.webp)
Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/8/2015), menyatakan pelaksanaan proyek ini tak ditangani pimpinan DPR langsung melainkan kesekjenan DPR.
"Kita pengarah ide saja. Fulus-fulus (duit) kita enggak pegang," ujar Fahri.
Pelaksanaan proyek dijalankan oleh birokrasi Kesetjenan DPR sebagai kuasa pengguna anggaran. Dia menyatakan pelaksanaan proyek bakal transparan dan bisa diawasi.
"Nanti pakai internet, pakai E-Auction," kata Fahri.
Pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disebut Fahri bakal dilibatkan. Lalu apa lembaga antikorupsi KPK juga bakal dilibatkan mengawasi proyek ini?
"KPK sudah sibuk. KPK lagi sibuk OTT (Operasi Tangkap Tangan) dan menyadap," jawab Fahri yang memang dikenal kerap mengkritik KPK ini.
Kini, tahap-tahap pencanangan proyek sedang berjalan. Anggaran yang akan dipakai akan bersumber dari APBN-P 2015. Rencananya, anggaran juga akan dimasukkan pada APBN 2016 dan bersifat 'multiyears' sampai 2017.
"Diharapkan 2018 selesai semuanya," kata politisi PKS ini.
Soal nominal besaran anggaran, Fahri menyatakan tidak tahu karena ini ditangani bukan oleh pihak Pimpinan DPR, melainkan Kesekjenan DPR. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan besaran anggaran proyek ini tak lebih mahal dari harga presiden yang katanya Rp 1,5 triliun.
"Gedung KK (Kura-kura) ini sudah tua, tidak layak lagi kita pakai untuk ramai-ramai. Kita siapkan gedung ini untuk 'heritage', perpustakaan, dan museum. Jadi kalau orang (dewan) mau 'berkelahi (rapat)', seharusnya di tempat yang alatnya canggih. Di sini, mau menginstall fiber optic saja tidak bisa," tutur Fahri yang memang sedang berbicara di dalam Gedung Kura-kura Parlemen.
Pelaksanaan peletakkan batu pertama (groundbreaking) proyek ini dinyatakannya belum jelas kapan akan dilakukan. Pihak parlemen tak akan memaksakan groundbreaking pada momentum pidato kenegaraan Presiden 14 Agustus nanti.
"Saya belum tahu sudah waktunya (groundbreaking) atau belum. Kalau setelah prosesi gunting pita kemudian enggak jadi-jadi, bagaimana?" kata Fahri. (dnu/bag)
