Pengamat: Tak Cukup Reshuffle, Jokowi Harus Tingkatkan Kapasitas Koordinasi

Jakarta - Isu perombakan kabinet atau reshuffle terus berhembus kencang. Pengamat Birokrasi dan Kebijakan Publik, Medrial Alamsyah berpesan agar kelak Presiden Jokowi tidak hanya me-reshuffle tapi juga memilih orang-orang yang kompeten agar dapat berkoordinasi dengan baik.

"Tidak cukup melakukan reshuffle, tapi harus memilih orang yang baik. Dia juga harus meningkatkan kapasitas dalam melakukan koordinasi. Ini probelm dia. Nggak ada alasan untuk tidak tahu atau tidak baca," ujar Medrial di Restoran Gado-Gado Boplo, Jl Gereja Theresia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/8/2015).

"Dia hanya punya kesempatan sekali ini. memilih menteri yang mempunyai kapasitas dan loyalitas kepada dia," sambungnya.

Medrial menilai performa sejumlah menteri dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK belum optimal. Bahkan ada yang mendapat 'rapor merah', sehingga reshuffle sudah menjadi desakan tidak hanya dari kalangan elite politik tetapi juga rakyat.

Menyoal program-program yang diusung Jokowi-JK sejauh ini sudah baik dan pro rakyat. Namun pertumbuhan ekonomi Indonesia, diakuinya saat ini rendah.

"Sekarang pertumbuhan ekonomi lambat, pengangguran meningkat. Berarti pembangunan harus yang bisa menyerap lapangan kerja itu harus ditingkatkan. Infrastruktur yang dipilih harusnya yang bisa menyerap lapangan kerja lebih banyak," kata dia.

Medrial juga berpesan agar ke depannya, Jokowi menanggalkan sejumlah sifat bawaannya sejak menjadi Wali Kota di Surakarta dan Gubernur DKI Jakarta, terutama dalam hal birokrasi. Sebab di matanya, Jokowi kerap menyepelekan keberadaan birokrasi selama ini.

"Kebiasaan Pak Jokowi waktu jadi Wali Kota cenderung meremehkan birokrasi. Ini menimbulkan perlawanan birokrat. Meski sekarang sudah lumayan, tapi kan ini menimbulkan goncangan sehingga menimbulkan keterlambatan-keterlambatan (ekonomi)," pungkasnya. (aws/gah)