.webp)
"Problemnya yang di bawah lebih kuat daripada menteri koordinatornya. Misalnya, Menteri BUMN (Rini Soemarno) kuat mana sama Menko Perekonomian (Sofyan Djalil), Menteri Susi dan Menko Maritim (Indroyono Soesilo) lebih kuat mana. Lalu, Kepala Staf Presiden (Luhut Binsar Pandjaitan) lebih kuat daripada Menko Polhukam (Tedjo Edhy Purdjianto)," ujar Arif.
Hal ini dikemukakannya dalam diskusi Perspektif Indonesia bertajuk 'Reshuffle Kabinet Sudah Net' di Restoran Gado-gado Boplo, Jl Gereja Theresia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/8/2015). Tentu saja menurut pria yang juga Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (FEMA IPB) ini, hal tersebut sudah menyalahi aturan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam kesempatan yang sama, politisi PDIP Andreas Hugo Pereira dengan tegas meminta agar Presiden Jokowi tidak ragu-ragu mengganti menteri sektoral yang menyalahi sistem birokrasi. Jangan sampai hubungan interpersonal yang baik dengan Jokowi mengganggu sistem pemerintahan.
"Aktor yang mengganggu sistem pemerintahan, cut! Potong saja. Siapa yang merasa dirinya memanfaatkan kedekatan dengan top leader yang kemudian merusak sistem, potong karena ke depan ini akan mengganggu," tegas Andreas.
Andreas menyebut salah satu gangguan yang mulai terlihat adalah berantakannya sistem koordinasi yang mengakibatkan tidak optimalnya pertumbuhan ekonomi. Sehingga rakyat kecil menanggung akibatnya.
"Persoalan sekarang lebih pada ekonomi. Persoalannya pada bidang ekonomi mikro, bagaimana pemerintah kabinet mengurusi persoalan kesejahteraan rakyat. Ini penting karena pemerintahan Presiden Jokowi-JK menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur jalan raya. Ini bagus untuk membangun bangsa ini ke depan. Tapi harus diimbangi juga, rakyat tidak bisa diminta menunggu jembatan selesai sementara perut kosong," urai Andreas. (aws/rna)
