PAN: Jokowi Harus Lugas Reshuffle Sektor Ekonomi

PAN: Jokowi Harus Lugas Reshuffle Sektor Ekonomi

Ayunda Windyastuti Savitri - detikNews
Sabtu, 08 Agu 2015 13:40 WIB
PAN: Jokowi Harus Lugas Reshuffle Sektor Ekonomi
Teguh Juwarno (Foto: Christie Stefanie)
Jakarta - Ketua DPP PAN Teguh Juwarno menyarankan Presiden Jokowi agar tidak sibuk membagi-bagikan sepeda ataupun kartu dalam kunjungan daerahnya. Sebaiknya dia fokus membenahi sektor ekonomi yang menurun, sehingga bisa membawa kabar gembira bagi wong cilik.

"Sudahlah Pak Jokowi ke daerah nggak perlu lagi bagi-bagi sepeda dan kartu karena bukan masa kampanye, tapi cukup bawa kabar gembira saja," ujar Teguh dalam diskusi Perspektif Indonesia bertajuk 'Reshuffle Kabinet Sudah Net' yang digelar Smart FM dan Populi di Restoran Gado-gado Boplo, Jl Gereja Theresia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/8/2015).

Meski melempar kritik, namun bukan berarti Teguh tidak mendukung kebijakan-kebijakan Jokowi. Sebaliknya, anggota Komisi X DPR ini menginginkan masa pemerintahan Jokowi bisa sampai 5 tahun.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pak Jokowi meskipun tidak kita dukung pas pemilu, tapi beliau harus sukses. Beliau ini bukan lagi petugas partai," imbuhnya.

Teguh meminta agar Jokowi bisa bersikap lebih lugas dalam membenahi sektor perekonomian. Sebab, nilai kurs dolar terhadap rupiah saat ini sudah menyentuh level Rp 13.500.

"Kenapa dulu zaman SBY kurs Rp 12 ribu gonjang-ganjing, sekarang Rp 13.500 masih adem? Sikap humble sikap Pak Jokowi memberi pemakluman lebih untuk politik. Meskipun saya juga punya kritik beiau harus mampu lugas kepada sektor krusial ekonomi (dengan cara) reshuffle," kata Teguh.

"Sekarang pasar merespon negara, nilai tukar rupiah kita memburuk. Bank Indonesia malah untung karena tidak bayar deviden negara. Ini aneh," sambungnya.

Dia juga menilai seharusnya dengan keberadaan BUMN yang mengkapitalisasi aset negara hingga Rp 5 triliun bisa menarik investor dari berbagai negara dan aspek untuk menananamkan modal di Indonesia. Akan tetapi yang terjadi saat ini justru BUMN malah meminta modal investasi.

"BUMN kita punya kapitalisasi aset mendekati Rp 5 triliun itu 2 kali lipat nilai APBN kita. Seyogyanya mampu meyakinkan investor datang ke negeri ini. Tapi yang terjadi bukannya datangkan duit dari market, malah minta penambahan penanaman modal. Ini jadi pembahasan di parlemen dan parpol," kata Teguh keheranan.

"Para direksi BUMN yang bermasalah atau menterinya? Harusnya dia berpikir BUMN secara strategis bukan satu per satu perusahaan. BUMN kita kayak Pertamina punya aset lebih besar daripada Petronas, tapi tetap merugi. Ini kan bisa jadi hal-hal garapan," pungkasnya. (aws/gah)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads