Pengamat Birokrasi: Reshuffle dan Beri Rapor Merah untuk Menteri Yuddy

Pengamat Birokrasi: Reshuffle dan Beri Rapor Merah untuk Menteri Yuddy

Ayunda Windyastuti Savitri - detikNews
Sabtu, 08 Agu 2015 11:35 WIB
Pengamat Birokrasi: Reshuffle dan Beri Rapor Merah untuk Menteri Yuddy
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Isu reshuffle kembali menghangat. Salah satu menteri yang dianggap perlu dievaluasi adalah Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (Men PAN-RB) Yuddy Chrisnandi karena dianggap kurang performa dan terlalu 'genit'.

"Menpan-RB, saya (menilai) terus terang ini banyak masalah. Dia banyak 'genit' di awal, buat kebijakan konyol yang diubah lagi. Dia tidak konsentrasi di kebutuhan pokok untuk percepat pergantian ini," ujar Pengamat Birokrasi dan Kebijakan Publik Medrial Alamsyah dalam diskusi Perspektif Indonesia bertema 'Reshuffle Kabinet Sudah Net' di Restoran Gado-gado Boplo, Jl Gereja Theresia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/8/2015).

Menurut Medrial, sejumlah kebijakan yang dibuat Yuddy seringkali tidak efektif terhadap kinerja kabinet. Sehingga berpengaruh pada penyerapan anggaran kementerian yang rendah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada beberapa kementerian yang tak bisa laksanakan anggarannya. Kalau yang saya amati yang paling berat itu Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, ternyata Bu Siti yang saya perkirakan akan bermasalah, dia bisa atasi dengan cepat," sambungnya.

"Yang saya lihat kan ada perubahan struktural yang dilakukan di beberapa kementerian. Perubahan nomenklatur itu belum selesai, target 3 bulan sampai sekarang belum selesai. Ada perubahan UU ASN, melakukan secara transparan dan kompetitif," lanjut Medrial.

Hal senada juga diungkapkan oleh politisi PDIP Andreas Pereira. Dia menilai perombakan kabinet sudah perlu dilakukan, terutama bagi kementerian yang bergerak dalam sektor mengatur kehidupan banyak menteri dan hajat hidup orang banyak.

"Mendesak perlunya reshuffle itu rakyat, rakyat merasakan itu. Masalah birokrasi sudah banyak. Ditambah lambannya Men PAN-RB yang seharusnya punya tugas untuk reformasi dan restrukturisasi malah nambah persoalan yang berimplikasi pada penyerapan anggaran. Yang kita bicara tugas dan tanggung jawab untuk hidup banyak orang," kata Andreas. (aws/rna)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads