Pilkada Bukan Bisnis Demokrasi

Jakarta - Pilkada di 7 daerah terancam ditunda karena hanya ada calon tunggal. Rupanya calon incumbent yang dianggap terlalu kuat membuat sejumlah parpol dan calon kepala daerah ketakutan. Mungkin karena cara memandang pilkada yang keliru, padahal pesta demokrasi seharusnya bukan soal bisnis alias untung atau rugi.

Nyatanya Ketua DPP Partai Gerindra Desmon J Mahesa memandang tak ada pilkada yang gratisan. Desmon yakin calon kepala daerah bakal ngeper kalau melihat incumbent yang sangat kuat, salah satunya Pilwalkot Surabaya. Calon wali kota incumbent Tri Rismaharini yang dikenal kuat sampai kini masih menunggu lawan tandingnya.

"Ngapain kita ajukan calon kalau untuk kalah juga? Calon itu kan juga berpikir. Kalau lawan Risma bakalan kalah, ngapain keluarin duit," kata Desmon saat dihubungi detikcom, Jumat (7/8/2015).

Menyimak pernyataan Desmon, wajar muncul pertanyaan besar, memangnya sebesar apa dana yang diperlukan untuk menang pilkada?

Apa yang disampaikan Desmon berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan Risma. Risma menegaskan dirinya tak berpolitik uang, mungkin karena itulah kini pencalonannya terkatung-katung setelah Pilkada Surabaya seolah disabotase.

"Sekarang ini kita bisa tahu. Kita tidak ada money politics sama sekali. Kalau dengan uang, kemarin selesai. Tapi kita nggak ada," kata Risma di sela-sela pertemuan dengan Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi, di kantor KemenPANRB, Jl Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, Selasa (4/8/2015) kemarin.

Istilah sabotase sendiri diucapkan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo. Tjahjo menyebut ada pihak yang sengaja mengganjal pencalonan Risma. Upaya mengganjal calon potensial di pilkada ini disebut Tjahjo sebagai sabotase politik.

Mungkin terdengar klise tapi bisa jadi pemahaman Desmon tetang pilkada itulah yang terjadi selama ini. Mungkin saja Desmon yang selama ini dikenal blak-blakan ini ingin mengungkap sejatinya maraknya money politics di pilkada. Namun dengan maksud apapun pilkada bukanlah bisnis politik, namun pesta demokrasi memilih calon pemimpin potensial, bukan soal untung rugi.

"Jadi inilah yang harus dibenahi. Kalau kepala daerah berpikir bisnis sampai kapan pun kalau ada calon kuat dia tidak akan berani maju. Karena itu calon independen seharusnya diberi kesempatan lebih besar dan syaratnya jangan dipersulit," ujar pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio.


(van/try)