RUU KUHP

Pasal Penghinaan Presiden Warisan Kolonial, Dibatalkan MK dan Langgar UUD

Indah Mutiara Kami - detikNews
Jumat, 07 Agu 2015 13:29 WIB
Ilustrasi (ari/detikcom)
Jakarta - Banyak alasan mengapa Pasal Penghinaan Presiden seharusnya tidak dihidupkan kembali. Aturan tersebut dibuat dalam rangka kepentingan Belanda saat menjajah Indonesia dan sudah dinyatakan melanggar konstitusi.

"Kita harus lihat latar belakangnya aturan ini. Pasal ini dibuat dalam rangka kepentingan Ratu Belanda dan kepentingan negara. Ini dalam konteks kolonial," kata Wakil Ketua Komisi III Desmon J Mahesa saat dihubungi, Jumat (7/8/2015). 

Warisan siapa pun itu, kata Desmon, yang harus diingat adalah Pasal Penghinaan Presiden sudah dibatalkan MK. Kesimpulannya adalah pidana terhadap penghina presiden dianggap melanggar konstitusi.

"Kalau sudah dibatalkan, kesimpulannya pasal ini melanggar UUD. Kalau melanggar UUD, kenapa harus dihidupkan lagi?" ujar Ketua DPP Gerindra ini. 
Menurut Desmon, pertanyaan mengapa pasal ini masuk lagi ke rancangan revisi UU KUHP bukan hanya harus ditujukan ke Jokowi, namun juga ke perancangnya. Alasannya, pasal ini selalu masuk ke rancangan UU sejak sebelum era Jokowi.

"Kalau misalnya ada yang bicara bahwa ini kepentingan Jokowi, ini kan sesuatu yang tidak adil juga buat Jokowi. Harus ditanya ke para perancang, kenapa ini dimasukkan juga kalau sudah tahu melanggar UUD," ungkapnya.
 
Pasal 263 ayat 1 RUU KUHP yang disodorkan Presiden Jokowi ke DPR berbunyi:

Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Ruang lingkup Penghinaan Presiden diperluas lewat RUU KUHP Pasal 264:

Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (imk/asp)