Kerjasama dengan BPOM, Ahok Ingin Makanan di DKI Bebas dari Bahan Berbahaya

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menghadiri acara penandatanganan perjanjian kerjasama antara BPOM RI dan Pemprov. Dengan meneken MoU ini diharapkan hasil pengawasan pangan olahan dapat terintegrasi sistem Jakarta Smart City.

"Kominfo DKI infonya nanti berbasis handphone. Misal mau ke Kebon Sirih mau makan nasi goreng kambing, tinggal akses aplikasi BPOM untuk mengetahui hasil ujinya aman atau tidak. Begitu keluar zat berbahaya, saya akan laporkan. Kalau bahaya kita akan tutup usahanya tidak boleh lagi," ujar Ahok dalam sambutan sebelum menyaksikan tanda tangan MoU dengan BPOM RI di Balairung Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2015).

Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Kepala Balai Besar Badan POM DKI Dewi Prawitasari dan Sekda DKI Saefullah. Ahok menginginkan agar Pemprov bisa menyediakan kendaraan mobile untuk menguji kandungan makanan.

Sebab dirinya menerima banyak keluhan dari pedagang kecil yang kesulitan menguji hasil makannya bila harus ke kantor POM di Ragunan, Jakarta Selatan.

Ahok juga akan menginstruksikan kepada unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk bekerja seperti membantu memudahkan warga DKI, khususnya pedagang untuk memperoleh kode serta sertifikasi POM.

"Ada keluhan dari pedagang kecil bagaimana kami bisa datang ke Ragunan dan sebagainya, kami tawarkan ke PTSP kami yang ada di setiap lurah. Sampel ini yang akan kami daftarkan ke BPOM. Dengan begitu seluruh warga DKI bisa dengan mudah mendapatkan kode ke BPOM. PTSP itu bantu seperti 'calo'," terangnya.

"Kami mau berlakukan tanpa BPOM, Anda tidak boleh berjualan di Jakarta. Kami juga mau pakai tanda mengenal debet. Kalau sudah berlaku seperti itu, orang yang sudah daftar ke BPOM pasti akan lebih laku. Hukum pasar berlaku alami, kalau sudah jelas dan terdaftar di aplikasi ada BPOM pasti banyak yang milih," sambung Ahok.

Ahok tegas menginginkan sertifikasi POM lantaran pengalamannya mengkonsumsi sejumlah makanan yang disajikan dalam acara Pemprov ternyata mengandung zat berbahaya.

Karena itu, dia ingin seluruh makanan yang tersedia sebelum disajikan dalam jamuan harus dites BPOM terlebih dulu.

"Saya sudah instruksikan semua acara di DKI harus dites BPOM. Bazar Yayasan Kanker Indonesia, begitu kita tes somaynya formalin. Lebih gila lagi pas jamuan buka puasa di rumah dinas gubernur sirop segala macam ternyata hasil Rodhamin B. Langsung minum es kopyor tanpa merah-merah (sirop). Memang tidak enak tapi ya sudah," cerita dia.

Mendengar itu, perwakilan BPOM RI yaitu Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Suharmono menyebut tingkat peredaran makanan dan minuman berzat bahaya di Ibu Kota masih cukup tinggi. Angkanya bahkan berada di atas rata-rata nasional.

"Dalam peningkatan keamanan pangan olahan termasuk jajanan anak sekolah, kita tahu DKI masih lebih tinggi sedikit dari nasional. Angka nasional 10 persen, DKI 17 persen. Kami mendukung kegiatan dan kebijakan gubernur tentang keamanan pangan mengingat DKI sebagai Ibu Kota negara," sebut Suharmono.

"Bahkan (hasil pemeriksaan makanan saat) Ramadan kemarin pengawasan makanan berbahaya DKI juga masih di atas rata-rata nasional 10 persen, yakni 20 persen," ujarnya. (aws/fdn)