DPRD Usul Pemprov DKI Arsipkan Surat Berharga dan Serahkan Kerjasama ke BUMD

Jakarta - DPRD DKI Jakarta menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta mulai mencatat dan mengumpulkan seluruh sertifikat terkait aset daerah. Hal ini diperlukan agar tidak tercecer dan berpotensi merugikan.

Selama ini, menurut Wakil Ketua Pansus tindaklanjut LHP RI atas LKPD Provinsi DKI, Prabowo Soenirman, semua aset milik Pemprov tidak tersimpan dengan baik di Badan Arsip Daerah.

"Pemda lucu nih semua arsip diarsipkan ke Biro Perlengkapan tapi nggak ada satu pun yang ditujukan untuk Badan Arsip Daerah. Saya sarankan apapun yang berkaitan dengan aset DKI dibuat kembali untuk di Badan Arsip Daerah," ujar Prabowo saar rapat berlangsung di Ruang Komisi A Gedung DPRD, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (6/8/2015).

Rapat dipimpin oleh Triwisaksana selaku Ketua Pansus, Cinta Mega selaku Wakil Ketua Pansus dan anggota Pansus yang totalnya 27 orang. Hadir pula dari pihak Eksekutif antara lain Wagub DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Kepala Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono dan Kepala Inspektorat Lasro Marbun.

Prabowo juga menyarankan Pemprov ke depannya untuk tidak mengurusi kerjasama bisnis lagi. Lebih baik menurutnya, hal-hal seperti itu diserahkan kepada BUMD, semisal PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

"Ke depan apa tidak sebaiknya kerjasama bisnis seperti ini diserahkan ke BUMD supaya Pemda bersih. Serahkan saja seperti ke Jakpro. Bapak-bapak tidak mikirkan lagi supaya clear tahun depan," sambungnya.

Usulan tersebut tentu langsung disambut baik oleh Djarot. Mantan Wali Kota Blitar itu pun menyebut surat-surat penting terkait aset Pemprov kini sudah mulai tercatat di Badan Aset Daerah seperti yang disarankan dewan.

"Terima kasih atas sarannya kerjasama ke depan kita laksanakan dengan baik. Surat-surat penting sudah mulai masuk ke sana dan dimikrofilmkan. Untuk surat-surat berharga sudah dimasukkan," kata Djarot. (aws/aan)