Pansus DPRD Panggil Wagub Djarot Soal Audit BPK, Ahok: Bagus, Tapi Lucu

Jakarta - DPRD DKI membentuk pansus untuk menilik hasil audit APBD 2014 yang berakhir dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI, termasuk soal pembatalan rencana beli sebagian tanah RS Sumber Waras. Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menyambut baik rencana tersebut.

"Bagus. Justru harus pansus supaya DPRD itu ngerti bahwa itu ada nota kesepahaman anatara gubernur dengan ketua DPRD. Di situ disebutkan bahwa kebijakan umum anggaran prioritas platform anggaran untuk APBD Perubahan 2014 itu adalah bidang kesehatan," ujar Ahok saat dikonfirmasi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (6/8/2015).

"Di situ disebutkan adalah membeli sebagian lahan Sumber Waras untuk dijadikan RS jantung dan kanker. Justru di situ supaya pansus bisa membuktikan bahwa tidak ada prioritas bidang penyidikan," sambungnya.

Sebab menurutnya, tidak ada rencana prioritas untuk bidang pendidikan ataupun lainnya dalam APBD Perubahan 2015. Sehingga, dia pun heran dengan adanya kemunculan pengadaan UPS.

Dengan dibentuknya pansus DPRD, Ahok berharap dapat mengungkap hal yang sebenarnya dengan jelas dan obyektif. Tanpa mengada-ngada.

"Makanya bagus kalau DPRD bikin pansus tapi jangan tertutup-tertutup dong. Biar semua orang tahu, harus terbuka. Wartawan masuk biar lihat prosesnya," kata Ahok.

Sekadar diketahui, pansus DPRD DKI memanggil Wagub DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat untuk hadir mendengar pemaparan tindaklanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Daerah (LHPKD) APBD 2014 dari BPK RI pukul 13.30 WIB. Menurut Ahok, pemanggilan tersebut sangat lucu.

"Makanya kalau manggil-manggil gitu kan lucu saja gitu. Kami baca sajalah, tapi enggak apa-apalah namanya juga haknya DPRD panggil, hak angket," pungkasnya.

Sebelum ini, para pimpinan DPRD DKI berkunjung ke kantor BPK RI untuk mengkonsultasikan hasil opini WDP terhadap APBD 2014. Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi memastikan pihaknya menargetkan pelaksanaan paripurna untuk memberi jawaban terhadap hasil audit BPK sebelum 17 Agustus mendatang. (aws/hri)