Kepala PPATK: Kasus Dwelling Time Sudah Lama, Banyak Petinggi Terlibat

Jakarta - Polda Metro Jaya telah memeriksa 4 orang saksi dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Daglu) Kementerian Perdagangan terkait kasus dugaan suap proses dwelling time. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M Yusuf mengatakan bahwa kasus tersebut menyeret banyak pihak.

"Kalau kita liat dari kejadian ini, ini sudah lama dan sudah banyak pihak yang terlibat, artinya yang punya kewenangan dan otoritas," ujar M Yusuf dalam acara Diseminasi PP Nomor 43 tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam pencegahan pemberantasan TPPU di gedung PPATK, Jakpus, Kamis (6/8/2015).

Menurut Yusuf, oknum atau pihak yang terlibat dalam kasus ini tak hanya menjerat satu lembaga. "Bukan satu lembaga saja. Jadi kemungkinan besar ini pekerjaan yang cukup berat, tapi kami optimis," ujarnya.

Sebagai lembaga pelaporan dan analisa transaksi keuangan, PPATK mengaku siap membantu apabila pihak kepolisian meminta bantuan untuk memberikan informasi yang beruguna dalam penyelidikan.

"Kita punya strategi, diminta tidak diminta kita akan bergerak," kata M Yusuf.

"karena ini concern dari Presiden dan menyangkut nama bangsa karena lambatnya keluar masuk barang dari Tanjung Priok memberikan kesan negatif dari eksportir dan importir. Maka dari itu kami akan all out membantu pihak Polda Metro Jaya kalau diminta," sambung dia.

Menurutnya, pihak kepolisian sendiri sudah pernah mendatangi PPATK untuk meminta informasi terkait kasus tersebut. Namun dia mengatakan bahwa hal tersebut belum menjadi indikasi keterlibatan oknum.

"Kalau dari pihak Polda sampai ke meja saya belum, tapi sudah ada koordinasi dengan staf di bawah. Hanya ada pihak penegak hukum yang sudah pernah minta minta info ke sini mengenai salah satu oknum di sana. Jadi tidak bisa konteks dwelling time ada oknum yang dicurigai," kata dia. (rni/hri)