KPU Gelar Pleno Lanjutan Bahas Rekomendasi Perpanjangan Daftar Pilkada

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU)  kembali menggelar rapat pleno yang semalam sempat tertunda karena jumlah komisioner tak memenuhi kuorum.

Pleno ini untuk menghasilkan putusan terkait rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) soal perpanjangan waktu pendaftaran buat tujuh daerah di Pilkada yang hanya memiliki pasangan calon tunggal.

"Mulai jam 10," kata komisioner KPU Hadar Nafis Gumay," Kamis (6/8/2015).

Kelanjutan rapat hari ini untuk memenuhi kuorum. "Insya Allah besok pagi (hari ini, red) kami bisa kuorum. Sekitar jam 10.00 WIB, kita mulai. Pak Juri saya kira bisa kembali ke Jakarta malam ini. Dan, kita bisa putuskan," ujar Hadar Rabu (5/8) malam.

Rapat semalam belum kuorum karena dua komisioner yaitu Arief Budiman dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah masih berada di luar kota. Sementara, satu komisioner lain Juri Ardiantoro baru tadi malam tiba di Jakarta.

"Rapat kali ini diusahakan kuorum, kalau semalam kan cuma empat. Minimal lima komisioner agar kuorum. Insya Allah kalau kuorum ada putusan," kata Hadar.

Meski tak kuorum, pleno tadi malam setidaknya sudah membahas agenda simulasi alternatif bila KPU menjalani rekomendasi Bawaslu.

Misalnya, agenda waktu pendaftaran tambahan selama tiga yang kemungkinan bisa dimulai  Sabtu (8/8) sampai Senin (10/8). Hal ini untuk menyesuaikan pengumuman dan sosialisasi selama tiga hari sebelumnya pada Rabu (5/8) sampai Jumat (7/8).

"Kalau hari ini kan kami terima (rekomendasi Bawaslu). Kalau tanggal 5,6,7 kan break, berarti tanggal 8 Agustus (Sabtu) baru mulai dilaksanakan. Ya kami harap parpol siap," tuturnya.

Berdasarkan pantauan hingga pukul 09.15 WIB, belum ada komisioner KPU yang sudah tiba di kantornya. Sebelumnya, Bawaslu menyampaikan rekomendasi kepada KPU agar masa pendaftaran untuk daerah yang hanya punya pasangan calon tunggal diperpanjang. Rekomendasi waktu perpanjangan ini selama 7 hari.

"Bawaslu merekomendasikan KPU untuk memberikan kesempatan perpanjangan masa pendaftaran Pilkada. Berdasarkan rapat kami, direkomendasikan perpanjangan terakhir 7 hari," ujar Ketua Bawaslu, Muhammad di Gedung Bawaslu, Rabu, kemarin.

(hat/fdn)