KPU: Tanya DPR, Kenapa Dia Beratkan Syarat Calon Independen!

Jakarta - Rekomendasi untuk memperpanjang waktu pendaftaran Pilkada serentak tak berlaku bagi calon independen untuk 7 wilayah yang masih hanya memiliki 1 pasangan calon. KPU menepis anggapan bahwa persyaratan calon independen diperberat, sehingga sedikit yang mendaftar.

"Ya, kalau soal materai kan enggak terlalu berat. Itu cukup 1 desa, 1 kecamatan, tergantung dia menyusunnya. Misalkan ini 1 kecamatan ini, gitu saja makanya. Yang berat itu dia harus punya dukungan 6,5 persen, dulu kan sedikit 3 persen, itu yang berat. Mengapa? Ya tanya DPR. Kenapa? Ya tanya DPR, tanya kenapa dia mau beratkan syarat calon independen," kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di kantornya, Jl Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2015).

Oleh karena syarat tersebut maka KPU tak memberikan kesempatan bagi calon independen untuk maju ke 'babak' tambahan ini. Menurut Hadar hal itu dapat menyebabkan penundaan lainnya.

"Alasannya, kalau independen itu kan ada persyaratan yang berbeda dengan partai politik. Bagaimana kami sudah tuangkan di dalam suatu prosedur suatu proses pemeriksaan dukungan secara administrasi dan faktual dan itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Itu kan sudah dimulai bulan Juni, sudah sebulan. Sekarang coba dibayangkan, kalau itu mau diterapkan (pendaftaran calon independen), ini akan delay kayak apa tahu ke belakang dan akhirnya Pilkada serentak ditulis 9 Desember 2015 dan ditulis dalam undang-undang, itu enggak bisa terlaksana," papar Hadar.

Jika waktu terus diperpanjang, maka penyelenggara Pilkada akan kesulitan untuk mengatur jadwal. Padahal KPU juga harus memberikan kesempatan bagi para calon untuk berkampanye.

"Ini yang saya maksudkan, kalau sistem sudah berjalan kemudian diubah dan dengan hal yang tidak pasti efektif, akan begini hasilnya," sebut Hadar. (bag/try)