Wagub Sumut Mengaku Tak Tahu soal Korupsi Dana Bansos

Jakarta - Wakil Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi mengaku tidak tahu mengenai dugaan korupsi dana bantuan sosial yang tengah disidik Kejaksaan Agung (Kejagung). Erry menyebut dirinya menjabat sebagai wagub pada pertengahan Juni 2013.

"Sebagaimana diketahui bahwa kami mendapat amanah sebagai Wakil Gubernur Sumut itu dimulai sejak Juni 2013. Sedangkan pemeriksaan ini kan dimulai 2011, 2012, 2013 sendiri. Bahkan 2013 itu, penganggarannya disahkan pada APBD di tahun 2012. Jadi pada sebelumnya tentu kami tidak memahami dan tidak mengetahui," kata Erry di sela pemeriksaan di Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Rabu (5/8/2015).

Erry menyebut tugasnya mengenai bidang pengawasan. Mengenai adanya dugaan korupsi itu, Erry mengaku telah memberikan teguran-teguran.

"Kemudian tugas-tugas wakil kepala daerah atau wakil gubernur tentu juga salah satunya adalah bidang pengawasan. Dari hasil temuan-temuannya walaupun kami belum ada, di 2013 kami masuk. Tapi kami tetap memberikan tindaklanjut artinya berupa teguran-teguran khususnya bagi lembaga yang menerima dana bansos yang belum membuat laporan pertanggungjawaban," kata Erry.

Erry mengamini bahwa ada laporan dari BPK mengenai dugaan penyalahgunaan dana bansos itu. Erry menyebut pihaknya telah menindaklanjutinya.

"Dari hasil laporan BPK yang kemudian sebagai wakil kepala daerah kami menindaklanjutinya. Bahwa dari hasil laporan BPK tersebut ada beberapa lembaga yang tidak memberikan laporan pertanggungjawabannya, kalau tidak salah sekitar Rp 98 miliar sehingga itu yang kami sebagai tugas pengawasan kemudian menegur SKPD untuk segera menindaklanjuti ini," ujarnya. (dha/aan)