Komisi IV DPR Ingatkan Pemerintah, Indonesia Mulai Dilanda Kekeringan

Jakarta - Komisi IV DPR RI menyoroti kemarau panjang yang melanda seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah diimbau untuk mengambil langkah-langkah strategis terkait hal ini.

"Elnino dan Kemarau panjang melanda hampir seluruh wilayah indonesia dan telah berdampak kekeringan dan sulitnya mendapatkan air, baik untuk keperluan sehari-hari konsumsi masyarakat maupun untuk pertanian, selain terjadinya banyak titik api kebakaran hutan dan lahan," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron dalam siaran pers, Rabu (5/8/2015).

Kehidupan petani dinilai lebih sulit karena selain kemarau panjang dan kekeringan, juga daya belinya menurun karena situasi paceklik menunggu jeda datangnya musim hujan agar bisa bebudidaya kembali. Hal ini disebabkan sebagian lahan pertanian atau sawahnya masih tadah hujan.

"Petani dipersulit lagi oleh Karena datangnya musim kemarau lebih cepat sehingga sebagian besar petani juga mengalami gagal panen, meski saya juga memberikan apresiasi kepada menteri pertanian yang sudah berupaya keras menanggulanginya dengan pompanisasi, namun ketersediaan air dan luasnya dampak kekeringan tentu belum mampu mengatasinya," kata Herman.

Untuk itu dalam menghadapi situasi seperti ini, DPR berharap pemerintah tidak menganggap enteng dan menutupi berbagai masalah yang ditimbulkannya termasuk luasan kekeringan yang hanya disebut 110 ribuan Ha kekeringan dan 17.000 Ha-nya yang mengalami puso.

"Menurut saya data ini kurang cermat dan tidak terkoordinatif, karena kalau datanya tidak cermat nanti yang susah rakyat. Contohnya, dalam kunjungan kerja saya di Kabupaten Indramayu saja sudah hampir belasan ribu Ha padi masyarakat puso, belum lagi di daerah lainnya. Data ini penting untuk merumuskan kebijakan program dan anggaran untuk petani yang terdampak," kata Herman.

"Catatan saya, selain petani kesulitan biaya hidup sehari-harinya karena panjangnya musim kemarau, juga karena gagal panen dipastikan kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan untuk masa tanam yang akan datang," imbuhnya.

Selain itu, aspek produksi utama pertanian seperti benih unggul, pupuk, serta saprotan dan saprodi lainnya harus dipastikan tersedia dengan tepat dan cukup. Situasi sulit petani saat ini harus menjadi rencana aksi dan antisipatif pemerintah kedepannya.

"Petani saat ini harus mendapat stimulus income altetnatif, ketersediaan pembiayaan dan pembangunan sarana dan prasarana pertanian pendukung, agar dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkannya," pungkasnya. (van/bgs)