Ironi Sabotase Pilkada, Skenario Mematikan Calon Potensial

Jakarta - Pilkada di 7 daerah ditunda karena hanya ada satu calon tunggal. Ironi di sebuah negara demokrasi, saat cara-cara seperti ini dipakai untuk mengganjal calon potensial.

Salah satu calon kepala daerah yang posisinya menjadi bahaya saat ini adalah calon Wali Kota Surabaya incumbent Tri Rismaharini. Bagi Mendagri Tjahjo Kumolo, mereka yang dengan sengaja membiarkan Pilkada ditunda sedang melakukan sabotase politik.

"Soal calon tunggal pasti ada sabotase. Sabotasenya itu contoh kalau di Surabaya menggagalkan bu Risma," kata Tjahjo usai menyampaikan arahan kepada peserta PPSA XX 2015 di Lemhanas, jalan Kebon Sirih, Jakpus, Selasa (4/8) kemarin.

Apalagi detik-detik terakhir sebelum Pilkada Surabaya dinyatakan ditunda begitu dramatis. Calon Wakil Wali Kota yang diusung PD dan PAN, Haries Purwoko mendadak menghilang di tengah proses pendaftaran.

"Jelas sabotase kok tiba-tiba menghilang. Di Surabaya, hanya wakil wali kotanya tiba-tiba hilang," kata Tjahjo.

Selain Surabaya, masih banyak daerah daerah yang memiliki satu pasangan calon yakni Kabupaten Blitar dan Pacitan (Jawa Timur), Kota Mataram (Nusa Tenggara Barat), Kabupaten Timor Tengah Utara (Nusa Tenggara Timur), dan Kota Samarinda (Kalimantan Timur). Sesuai peraturan KPU, Pilkada di tujuh daerah tersebut terancam ditunda hingga tahun 2017.

Partai politik seharusnya punya tanggungjawab besar untuk mensukseskan pilkada serentak. Namun yang terjadi justru sebaliknya, parpol justru takut kalah dan memilih menghentikan calon potensial dengan cara membiarkan pilkada ditunda sampai 2017, artinya calon potensial itu harus menunggu dua tahun tanpa jabatan.

"Kecenderungannya saat ini partai politik tidak siap kalah. Harusnya fight dengan partai. Dengan tidak siap kalah maka muncul satu pasangan calon," kata Tjahjo.

Fungsi parpol semestinya tidak hanya rekrutmen Presiden, tapi juga pilkada. Itu agenda rutin yang semestinya sudah disiapkan parpol jauh-jauh hari. Saat membuat Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah pemerintah tidak mengantisipasi akan muncul satu pasangan calon saja. Undang-undang juga tak mengatur pemberian sanksi kepada partai yang tak mengajukan calon di Pilkada. Karena itu ke depan bakal ada revisi UU Pilkada untuk mengantisipasi hal ini.

Namun tentu saat ini yang diperlukan adalah solusi sesegera mungkin untuk menyelamatkan Pilkada serentak. Presiden Jokowi tengah mencari solusi termasuk memikirkan alternatif terakhir mengekuarkan Perppu calon tunggal Pilkada. (van/try)