"Tolong dicermati area rawan korupsi yang berkaitan dengan anggaran, bansos dan hibah, kemudian retribusi dan pajak, dan anggaran-aggaran lain, ini harus dicermati, mohon pengawasan dari DPRD serta yang terhormat dari pimpinan BPK," ujar Tjahjo dalam sambutannya saat melantik penjabat Gubernur Jambi di Kemendagri, Rabu (5/8/2015).
Tjahjo berharap pemerintah daerah Jambi untuk memperhatikan dan mengoptimalkan berupa bantuan-bantuan sosial. "Hilangkan birokrasi berbelit dalam upaya bantuan-bantuan sosial yang khususnya dari Kementerian Sosial ataupun kementerian kesehatan," ujar dia.
Adapun untuk memajukan Provinsi Jambi, Tjahjo meminta adanya sebuah terobosan baru dari penjabat Gubernur Jambi. "Saya minta setip program dan kegiatan harus ada terobosan baru. Ini harus disederhanakan dengan membangun sistem yang efektif dan efisien. retribusi-retribusi yang tidak perlu, dipertimbangkan untuk dihapuskan," kata Tjahjo.
Selanjutnya, Tjahjo juga menegaskan antara penjabat Gubernur Jambi dan DPRD harus membangun sinergi dengan DPRD. Hal itu penting menyangkut kebijakan-kebijakan daerah. "Sinergi dengan DPRD penting untuk rencana anggaran pembangunan daerah 2016 dan menyangkut kebijakan-kebijakan. Tidak hanya Gubernur, termasu bupati dan walikota juga," tutupnya. (tfn/aan)
