Kadishub DKI: Bus Sekolah Tetap Beroperasi karena Dibutuhkan

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) pernah berwacana menghapus bus sekolah. Namun belakangan, Kadishubtrans DKI Andri Yansyah menyebut hal itu tidak jadi dilakukan.

"Jalan terus. Enggak diberhentikan. Pertimbangannya pertama dibutuhkan.  Kedua, kalau siswa naik mencegah tawuran dan kemacetan," ujar Andri saat dihubungi, Rabu (5/8/2015).

"Memang terus terang bus ini kekurangnya dari UP (Unit Pelayanan Teknis (UPT) Angkutan Sekolah) bus sekolah, sosialisasinya kurang tajam, maka sekarang harus gencar sosialosasi minimal siswa harus tahu rutenya. Saya perintahkan pada UP bus untuk mensosialisasikan ke sekolah," lanjutnya.

Andri meminta waktu kepada Ahok agar diizinkan mengkaji keberadaan bus berwarna kuning tersebut. Sebab, menurutnya selama ini belum optimal lantaran sosialisasinya masih kurang.

"Saya minta kesempatan (kepada) Pak Gubernur (untuk) mengkaji. Pak Gubernur (bilang) jalan terus," terang dia.

Untuk sosialisasinya, kata dia, bisa melalui berbagai cara. Beberapa di antaranya, seperti bagi-bagi brosur ke sekolah dan memanfaatkan media sosial.

"Saya sebagai anaknya gubernur harus memberi telaah yang jujur. Namanya wacana (soal penghapusan) kan boleh saja," pungkasnya.

Sebelumnya, Ahok menilai Bus Sekolah tidak bisa menjangkau seluruh pelajar, terutama dari kalangan menengah ke bawah. Oleh sebab itu, mantan Bupati Belitung Timur itu berencana ingin menghapusnya.

"Saya pikir tahun depan bisa mulai (dihapus). Jadi kita mau ngurangin UPT yang ada di Jakarta, UPT terlalu banyak habisin duit. Service juga enggak memuaskan, habisin duit," urainya.

"Itu membuat orang miskin juga enggak naik bus karena enggak terjangkau semua. Kalau kamu mau sengaja sedian bus sekolah, dipakai kapan? (Pagi siang saja) Biaya terlalu mahal, manjain orang miskin dengan bus sekolah," kata dia.

Semula rencananya apabila Bus Sekolah dihapus, maka anak sekolah digratiskan naik bus umum. Sedangkan busnya bisa dihibahkan untuk Pemprov atau pun kelompok PKK. (aws/hri)