Dirut TransJ: Penumpukan Penumpang karena Jumlah SPBG Sedikit

Jakarta - Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Antonius Kosasih menegaskan pihaknya tidak pernah memberi pernyataan bahwa bahan bakar gas (BBG) yang digunakan bus TransJakarta berbahaya.

"Transjakarta tidak pernah memberikan statement bahwa BBG itu buruk atau pun berbahaya. Bahkan bus yang terbaru dibeli oleh Transjakarta (Scania Euro6) sebanyak 51 unit menggunakan bahan bakar gas. Masalah kami terkait BBG saat ini lebih kepada sedikitnya jumlah SPBG dan lokasi SPBG di DKI Jakarta," kata Kosasih dalam keterangannya, Selasa (4/8/2015).

Keterbatasan jumlah SPBG berdampak pada operasional Bus TransJ. Karena itu di waktu tertentu terjadi penumpukan penumpang karena banyak bus yang sedang mengantre mengisi bahan bakar.

"Jumlah bus kami ratusan, di mana masing-masing bus harus mengisi BBG 2 kali setiap harinya dan memakan waktu pengisian BBG rata-rata 15 menit per bus, maka banyak sekali waktu yang terbuang untuk mengisi BBG. Bayangkan antrean bus Transjakarta di SPBG jika ada antrean 3-4 bis saja per selang BBG, itu sudah memakan waktu 1 jam hingga bus terakhir terisi," sambungnya.

Kendala ini juga terjadi karena lokasi SPBG berada di daerah padat yang lalu lintasnya kerap macet. "Hal-hal ini mengurangi kemampuan layanan kami yang mengakibatkan komplain masyarakat pengguna Transjakarta," ujar Kosasih.

Sedangkan untuk bus-bus, PT TransJ ditegaskan Kosasih tidak memperhitungkan kilometer kosong akibat pengisian BBG karena mereka hanya mengisi BBG cukup 1 (satu) kali setiap harinya.

"Selain itu kami juga lebih mampu menekan waktu tunggu penumpang dan headway antar bus karena tidak ada risiko terputusnya pelayanan angkutan akibat pengisian BBG dan kemacetan di sekitar SPBG," katanya.

Saat ini TransJakarta fokus untuk menambah jumlah bus agar bisa melayani penumpang. "Pilihan jatuh pada bus BRT diesel karena pengadaannya cepat dan mudah karena sudah pernah dilakukan pengadaan bus BRT oleh Kementerian Perhubungan via e-katalog LKPP," ujarnya.

"Kami pun tidak akan melakukan pembelian bus diesel sendiri namun melalui skema jasa Rp/km layanan angkutan umum oleh operator," sebut Kosasih.

(aws/fdn)