Anwar Abbas: Kader Muhammadiyah Tidak Tabu dengan Politik

Makassar - Isu politik mencuat dalam Muktamar Muhammadiyah ke-47 setelah Din Syamsuddin menawarkan 3 opsi untuk sikap dan pandangan politik Muhammadiyah ke depan. Anggota tetap PP Muhammadiyah Anwar Abbas menilai isu seperti itu wajar didiskusikan.

"Penyampaian isu-isu politik dalam acara Muktamar merupakan hal yang wajar. Orang Muhammadiyah itu cerdas-cerdas, jangan tabu terhadap politik," kata Anwar Abbas di sela Muktamar di Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl Sultan Alauddin, Makassar, Selasa (4/8/2015).

Menurut Anwar, wacana politik dalam Muktamar bukan berarti mengajak untuk aktif di politik praktis. Maka bagaimanapun, wacana yang dikembangkan sesungguhkan penguatan terhadap posisi Muhammadiyah sebagai organissi yang netral dari popitik.

"Walaupun Muhammadiyah bukan partai politik tetapi Muhammadiyah dan kader-kadernya tidak boleh buta terhadap politik," ujar peraih suara tertinggi calon ketua PP Muhammadiyah itu.

Hal yang terpenting kata Anwar, bagaimana Muhammadiyah dapat menempatkan kader-kadernya di posisi politik praktis, sebab tidak dapat dipungkiri jika banyak kader Muhammadiyah yang berkarir dipolitik.

"Dengan menempatkan kadernya di politik praktis maka Muhammadiyah akan dapat menitipkan aspirasinya untuk siperjuangkan di wilayah kekuasaan," tutur bendahara PP Muhammadiyah itu.

Jika Muhammadiyah apatis pada politik maka bagaimana dengan produk Undang-Undang yang dibuat, bisa jadi UU itu bertentangan dengan aspirasi Muhammadiyah.

"Oleh karena itu jika di Muktamar ada bahasan tentang politik, itu sebagai pencerahan tentang pentingnya politik. Termasuk di dalamnya meneguhkan netralitas politik Muhammadiyah," ucap ekonom Muhammadiyah itu.

Sebelumnya, Din Syamsuddin menawarkan 3 opsi peran politik Muhammadiyah pasca Muktamar ke-47 di Makassar ini. Opsi pertama Muhammadiyah tetap netral tak memihak kekuatan politik tertentu, namun tetap menjalin hubungan.

Kedua, Muhammadiyah mendirikan sebuah partai politik sebagai amal usaha, atau mengembangkan 'hubungan khusus' dengan partai politik tertentu sebagai partai utama

Jika mendirikan parpol, maka Muhammadiyah yang akan menentukan kepemimpinan dan kebijakan partai. Jika memilih merapat ke parpol tertentu, maka hubungan parpol tersebut dengan Muhammadiyah hanya bersifat aspiratif.

Opsi ketiga, Din menawarkan Muhammadiyah berperan aktif dalam Pileg dan Pilpres mendukung calon-calon yang dinilai dapat memperjuangkan kepentingan Muhammadiyah, dengan syarat mempunyai sifat amanah/bertanggung jawab, kompeten, berintegritas, dan kapasitas intelektual, serta loyal atau peduli ke Muhammadiyah.

(bal/faj)