Demokrasi Suatu Bangsa Dilihat dari Kebebasan Pers

Jakarta - Sebagai bangsa yang mengedepan azas demokrasi, sudah seharusnya ada jaminan undang-undang dalam kebebasan pers. Namun belakangan, hal ini menjadi sorotan publik ketika komisioner Komisi Yudisial dan Aktivis ICW dilaporkan ke polisi akibat pernyataannya di media.

Oleh karena itu Dewan Pers bersama AJI (Aliansi Jurnalis Indonesia) menggelar diskusi publik bertema 'Kebebasan Berpendapat dan Berekpresi. Terancam' di Kantor Dewan Pers, Jakarta Pusat, Selasa (4/8/2015). Diskusi dihadiri oleh aktivis ICW Emerson Yuntho, Koordinator Kontras Hariz Azhar, Pemred Tempo Arif Zulfikli, dan Ketua Dewan Pers Bagir Manan.

"Beberapa waktu lalu yang pernah diundang Bapak Menko dalam acara buka puasa bersama, kenapa saya persoalan ini karena kita sepakat reformasi itu membangunkan atau menghidupkan kembali demokrasi. Salah satu karakter demokrasi adanya jaminan kebebasan pers," ujar Bagir Manan dalam acara diskusi siang itu.

Ia mengatakan ketika pers dibuat galau sehingga kurang bebas. Akan ada rasa takut dalam menghadapi ketidakpastian.

"Maka itu akan menghadapi ketidakpastian, hal ini sudah sama-sama membuat kita prihatin hal itu. Apa yang harus kita lakukan, kita harus sama-sama meyakinkan bahwa pers yang bebas itu ada kepastian dan kepastian itu harus diperjuangkan. Apakah itu oleh pers sendiri dan kita senang kalau ada orang diluar pers ikut berjuang," jelas Bagir.

Ia mengatakan semua orang sering mengkritik penegakan hukum, ada dua kelemahan dipakai untuk mengkritik penengak hukum. Sehingga menggambarkan penegak hukum adalah mulut undang-undang.

"Sehingga tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas dalam penengakan hukum. Belakangan ini kita melihat ada aspek lain dalam penengakan hukum yaitu kita menuai diskresi dalam penegakan hukum. Diskresi salah satu pembuktian penegakan hukum diskresi yang tidak ada batas itu berbahaya pertama timbul kesewenangan penegakan hukum, menimbulkan ketidakpastian kepada  keadilan itu. Sehingga hak itu menjadi satu ancaman," paparnya.

Sementara dalam kesempatan yang sama, Aktivis ICW Emerson Yunto melihat ada kecenderungan gangguan akan kebebasan pers sebagai jantung demokrasi. Hal ini ditakutkan dapat mengganggu proses demokrasi yang saat ini sedang berjalan.

"Sehingga saya melihat ada penggeseran upaya kritis terhadap penguasa dengan menggunakan jalur mirip orde baru, yang kalau saya katakan ini neo orde baru," tandas Emerson. (edo/dra)