Menanggapi hal tersebut, anggota Muhammadiyah yang juga senator asal DKI Jakarta AM Fatwa, menceritakan bahwa sesungguhnya Partai Amanat Nasional (PAN) adalah parpol yang dilahirkan oleh rahim Muhammadiyah.
"PAN itu sebenarnya sejarahnya dilahirkan Tanwir Muhammadiyah di Semarang bulan Mei tahun 1998. Saya anggota dari komisi C yang melahirkan rekomendasi Muhammadiyah akan membentuk partai politik sendiri," kata AM Fatwa saat ditemui di sela Muktamar Muhammadiyah di Universitas Muhamamdiyah Makassar Jalan Sulta Alauddin, Makassar, Selasa (8/4/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Syafii Ma'arif besoknya konferensi pers menyatakan tetap Amien Rais yang akan memimpin partai, itulah PAN," ujar anggota DPD RI itu.
Soal penamaan PAN, Fatwa menyebut bahwa penamaan itu adalah inisiatifnya sendiri sebagai salah satu pendiri PAN. Kala itu Amien Rais menginginkan namanya Partai Amanat Bangsa, tokoh lain ada yang mengusulkan Partai Amanat Rakyat, dan Partai Pencerahan Bangsa.
"Ada proses sebelum dideklarasikan, ada pertemuan lalu dipungut suara (untuk menentukan nama partai)," ujar tokoh reformasi yang pernah dipenjara 12 tahun itu.
Fatwa lalu menuturkan, meski PAN dilahirkan dari proses pemusyawaratan di Muhammadiyah, namun hingga saat ini tidak memiliki hubungan organisatoris dengan Muhammadiyah. "Sejarahnya begitu (tak berafilisi)," terang Fatwa.
"Tapi kalau tanpa infrastruktur Muhammadiyah sampai ke ranting, tidak mungkin PAN bisa cepat besar ikut Pemilu dapat suara lumayan," lanjutnya.
Oleh karena itu kata Fatwa, dalam sejarahnya Muhammadiyah sudah pernah mencoba mendirikan partai bahkan berafiliasi sejak lama dengan Parmusi atau bahkan Masyumi. Tapi sesuai khittah yang lahir di Makassar 1971, Muhammadiyah tidak berafiliasi dengan parpol.
"Sebagai kader Muhammadiyah dan salah seorang pendiri PAN, saya mengingingkan tetap seperti sekarang. Artinya hubungan harmonis yang dipelihara. Kalau semacam (parpol) menjadi amal usaha, tidak akan besar," ucap Fatwa.
"Jadi saya kira paling bagus teteap seperti sekarang kembali kepada khittah Muhammadiyah Makassar 1971, ialah memasang jarak yang sama. Formalnya tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan parpol manapun," tegas penulis 24 buku tentang reformasi, politik dan sosial itu.
(bal/faj)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini