.webp)
"Saya bisa paham plus dan minus sistem itu dan saya kira ada usaha untuk mengurangi politik uang dalam muktamar terutama dalam pemilihan ketua umum. Salah satu cara untuk mengurangi itu adalah dengan AHWA," kata Greg Fealy, pengamat dari Universitas Nasional Australia yang hadir sebagai peninjau usai sidang Komisi Rekomendasi di Ponpes Tebu Ireng, Jombang, Senin (3/8/2015) malam.
Greg menjelaskan, sistem pemilihan langsung yang menjadi cermin demokrasi sebagai cara yang paling baik untuk memilih seorang pemimpin. Hanya saja ada fakta yang tak bisa dipungkiri, yakni budaya politik uang kerap mewarnai sistem pemilihan langsung calon pemimpin di Indonesia. Untuk itu AHWA bisa menjadi alternatif untuk mengurangi politik uang.
"Dari segi prinsip sistem demokrasi merupakan sistem yang paling baik. Pemungutan suara langsung memang cukup bagus sekali. Tetapi di Indonesia sekarang ini ada resiko tinggi politik uang menemani pemilihan langsung. Kami harus mengakui itu," jelasnya.
Namun demikian, menurut Greg, kurang arif apabila sistem AHWA langsung diterapkan dalam muktamar kali ini. Masih diperlukan banyak waktu untuk mematangkan konsep pemilihan dengan sistem AHWA yang benar-benar representatif dan sehat.
"Tetapi saya kira banyak cabang belum siap, lebih arif menunda sampai muktamar yang akan datang," tandasnya.
Setelah terjadi ketegangan dalam sidang pleno tatib yang membahas sistem AHWA, Minggu (2/8) malam, PBNU mengumpulkan para kiai sepuh untuk mencari jalan keluar. Hasilnya, pembahasan sistem pemilihan Rais Aam PBNU diserahkan kepada Komisi Organisasi. Setelah dibahas dalam sidang komisi, AHWA akan dibawa untuk kembali dibahas dalam sidang pleno selanjutnya. (dhn/dhn)
