Bawaslu: KPU Bingung, Pengurus Parpol Mendadak Tunjuk Plt Jelang Pilkada

Jakarta - Masalah kepengurusan parpol menjadi salah satu persoalan serius dalam pendaftaran calon kepala daerah di Pilkada. KPU di daerah pun kebingungan karena banyak perubahan mendadak di kepengurusan parpol di tingkat daerah.

"Persoalan kepengurusan di beberapa partai politik mempengaruhi proses pencalonan," kata anggota Bawaslu, Nasrullah dalam  jumpa pers di kantornya, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (3/8/2015).

Temuan Bawaslu adalah pengurus partai politik di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tidak mau menandatangani berkas pencalonan.

"Di beberapa daerah, ditemukan penunjukkan Pelaksana Tugas (Plt) untuk posisi ketua dan Sekretaris DPC yang dilakukan secara tiba-tiba," jelas Nasrullah.

Kondisi seperti ini membuat dokumen pencalonan yang diajukan ke KPU jadi menganulir surat dari kepengurusan yang sebelumnya. Hal ini tentu saja memusingkan.

"Bawaslu melihat KPU Kabupaten/Kota kebingungan, terutama dalam menerima pendaftaran calon yang didukung beberapa parpol," ujarnya.

Lalu, apa sikap Bawaslu? Persoalan itu baru akan ditindak apabila nantinya dibawa dalam sengketa pencalonan.

"Kalau dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU, maka Bawaslu menyiapkan ruang penyelesaian sengketa Pemilu sesuai tingkatkan masing-masing," ucap Nasrullah.

(imk/erd)