Profil Boltim Sulut, Daerah yang Belum Punya Satu pun Calon Bupati

Jakarta - Saat di daerah lain riuh-rendah dengan pendaftaran calon peserta Pilkada, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara (Sulut), sepi. Tak ada satu pun pasangan calon yang mendaftar ke KPU setempat. Seperti apakah profil daerah tersebut?

Boltim memiliki lahan seluas 910,176 kilometer persegi. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Tenggara dan Laut Maluku, di sebelah barat berbatasan dengan Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Bolaang Mongondow, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Maluku.

Boltim yang beribu kota di Tutuyan, merupakan daerah baru pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow. Daerah ini dibentuk berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2008. Peresmiannya dilakukan oleh Mendagri Mardiyanto di Manado pada Selasa, 30 September 2008. Saat ini, Boltim yang berpenduduk kurang lebih 67 ribu jiwa ini dipimpin Bupati Sehan Salim Landjar dan Wakil Bupati Meidy Michael Lensun.

Meski daerah baru, Boltim bukan daerah yang sangat tertinggal. Setidaknya itu tergambar dalam pemanfaatan teknologi di level pemerintahan. Pemkab setempat memiliki website resmi. Di situ terlihat jelas beragam kegiatan pemkab, mulai dari kegiatan harian hingga public service.

Berdasarkan buku 'Bolaang Mongondow Timur dalam Angka 2014' yang diterbitkan Badan Perencanaan Pembangunan, Litbang, dan Penanaman Modal Boltim - BPS Kotambagu, jumlah PNS di Boltim yang lulus sarjana lebih dominan SD dan diploma. Ini artinya, tingkat pendidikan pegawai dan masyarakat relatif bagus.

Boltim yang memiliki 5 kecamatan ini, mengandalkan pertanian, perkebunan, dan peternakan sebagai potensi unggulan. Website Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebut produk unggulan di bidang pertanian dan perkebunan berupa ubi-ubian, pala, dan cengkeh. Sedangkan produk unggulan di bidang peternakan berupa sapi, kuda, dan kambing.

Bagaimana politik di Boltim? Boleh dibilang, proporsi kekuatan partai politik merata. Hal ini tercermin dari 20 anggota DPRD periode 2014-2019. Jumlah itu terdiri dari Hanura, PAN, Golkar, PDIP, dan PKB (3 orang), Demokrat dan Gerindra (2), dan PKS (1).

Hingga Senin (3/8/2015) pagi, belum ada pasangan calon yang mendaftar sebagai calon bupati dan calon wakil bupati di Boltim. Padahal, pendaftaran ditutup sore ini pada pukul 16.00 WIB. Jika tak ada yang mendaftar hingga batas waktu yang ditentukan, maka Pilkada di Boltim ditunda hingga 2017.

Di saat orang-orang di daerah lain berebut menjadi bupati atau wali kota, bahkan ada yang nekat membentuk 'dinasti', mengapa tak ada yang mau menjadi bupati Boltim? Benarkah tidak ada yang mau menjadi bupati dan wakil bupati Boltim? Atau itu cuma permainan politik saja? (try/van)