Gelar Media Briefing, Dubes Rusia Beberkan Alasan Veto Soal Tragedi MH17

Jakarta - Rusia menggunakan hak veto terkait resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai pembentukan pengadilan khusus untuk mengadili pelaku penembakan pesawat Malaysia Airlines MH17. Itu disebut Rusia merupakan langkah yang kontraproduktif.

Melalui perwakilannya di Indonesia, Rusia mencoba menjelaskan mengapa mereka memveto resolusi Dewan Keamanan PBB. Ada beberapa hal yang mereka kemukakan.

"Kami menyesal pertemuan kemarin mengabaikan proposal kami. Sebaliknya mereka lebih suka terburu-buru terkait resolusi pengadilan internasional mereka melalui dewan keamanan tanpa berdiskusi tentang pilihan lain," ujar Wakil Dubes Rusia untuk Indonesia, Alexander Shilin di kantor Dubes Rusia, Jl HR Rasuna Sahid, Jaksel, Senin (3/8/2015).

Shilin menjelaskan bahwa sejak awal Rusia sudah menawarkan bantuan dengan memberikan data ATC mereka tentang penerbangan MH17. Namun negara-negara investigator, dalam hal ini Belanda, Malaysia, Belgia, Australia, dan Ukraina, mengabaikannya.

"Dari hari pertama (jatuhnya pesawat), kami punya setiap data, bahkan data radar. Kami satu-satunya negara yang mau memberikan informasi itu. Bahkan Ukraina tidak mau memberikan data mereka. Kami bisa menyediakannya. Kami punya banyak ahli yang expert tapi tidak ada yang mau mendengarkan itu," tutur Shilin.

Federasi Rusia, kata Shilin, berusaha menghindari perpecahan di dewan keamanan dan menutup permasalahan itu ke jalur yang konstruktif. Pembentukan pengadilan internasional jatuhnya pesawat MH17 dituding telah dipolitisir dan dipaksakan ke Dewan Keamanan.

"Mereka tidak memiliki konsultasi dengan negara kami jadi ini bukan jalan. Itu sangat tergesa-gesa. Kami memiliki keraguan kuat padamresolusi ini. Dan kami menentangnya bersama Angola, Venezuela, dan China abstain. Langkah tersebut belum pernah terjadi sebelumnya," jelasnya.

Resolusi pengadilan internasional itu disebut Shilin tidak tepat waktu dan kontraproduktif. Hal tersebut, kata Shilin, mengingat bahwa investigasi yang sedang berlangsung masih jauh dari sempurna.

"Sejauh yang saya tahu, small group (negara-negara yang melakukan investigasi) ini belum melakukan investigasi tapi sudah mem-publish hasilnya. Kita nggak tahu apa yang mereka dapat, mereka tidak share. Mereka bilang mereka tahu semuanya, ok. well where?" ucap Shilin.

Shilin pun mengatakan justru ada banyak hal yang perlu dipertanyakan kepada Ukraina. Mengenai tudingan rudal yang dipasok dari Rusia oleh pelaku penembakan, Shilin menyebut tentara Ukraina juga memilikinya.

"Kami punya banyak pertanyaan kepada Ukranina. Mengapa misalnya sipil dikirim ke medan perang. Mengapa Ukraina belum memberikan percakapan rekaman pengendali udara mereka. Ini dan banyak pertanyaan lainnya harus dijawab," Shilin menurutkan.

"7 hari setelah kejadian Ukraina tidak memperbolehkan akses ke lokasi kejadian selama lebih dari bulan. Soal misil, tentara Ukraina juga menggunakannya, itu faktanya," lanjutnya.

Rusia pun mengatakan masih ingin membantu dalam investigasi pesawat yang hatuh pada 21 Juli 2014 itu. Mereka ingin investigasi dilakukan secara internasional namun tidak melalui pengadilan.

"Investigasi harus dilakukan, harus transparan dan secara internasional. Tidak cuma kelompok kecil saja. Gagasan tentang apa yang disebut pengadilan itu kontraproduktif sehingga kami akan terus melawan itu. Karena tidak ada dasar hukum dan preseden untuk itu. Jika mereka mendorong lagi kita akan gunakan veto lagi," pungkasnya.

(ear/faj)