PMII Minta NU Tak Dijadikan Kendaraan Politik

Muktamar NU ke-33

PMII Minta NU Tak Dijadikan Kendaraan Politik

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews
Senin, 03 Agu 2015 10:00 WIB
PMII Minta NU Tak Dijadikan Kendaraan Politik
Foto: Enggran Eko Budianto
Jakarta - Pembahasan sistem Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) dalam Muktamar NU ke-33 menuai kericuhan karena ada piha yang menganggap sarat dengan politik uang. Ketua PMII cabang Sleman Ahmad Bahrul Anshori meminta agar NU tak sekedar dijadikan kendaraan politik semata.

"NU dirasa kalau kami amati ada beberapa oknum bahwa NU hanya kendaraan politik untuk capai tujuan. Bahwa NU didirikan untuk kemaslahatan umat tapi sekarang sudah mulai terasa untuk kendaraan politik, untuk muktamar, sistem pemilihan Rais Aam dengan AHWA sudah tepat," tutur Bahrul saat berbincang dengan detikcom, Senin (3/8/2015).

Sistem AHWA merupakan praktik dari mekanisme musyawarah dalam NU. Sehingga menurut Bahrul akan dapat mengembalikan NU pada jati diri bangsa.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia berpendapat bahwa selain mekanisme pemilihan Rais Aam sebetulnya masih banyak pula isu yang tak kalah penting. Terutama mengenai peran NU dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Ke depan NU jangan hanya memperbanyak jama'ah saja, tetapi juga jami'ah. Sudah banyak pemikiran mengenai Islam ahlu-sunnah wal jamaah, tetapi pengaplikasiannya di masyarakat masih kurang. Sehingga banyak kaum Nahdliyin yang belum percaya diri menunjukkan ke-NU-annya," ungkap Bahrul.

Lebih lanjut Bahrul mengakui bahwa saat ini memang NU merupakan organisasi massa Islam terbesar di Indonesia. Para anggotanya pun berasal dari berbagai golongan ekonomi.

"Kita menyadari bahwa diantara kaum nahdliyin banyak yang berasal dari golongan ekonomi kelas menengah ke bawah. Tetapi peran NU untuk mensejahterakan mereka pun masih kurang, padahal saat ini bisa dikatakan NU sedang 'panen raya' karena banyak warganya yang menempati posisi strategis pada jabatan publik," kata Bahrul.

Menurut dia nantinya NU harus memperbaiki sistem kaderisasi sehingga betul-betul menjalankan ideologi Islam yang ahlu-sunnah wal jama'ah. Setelah sistem kaderisasi berjalan baik, mungkin PMII akan bersedia digabungkan kembali menjadi badan otonom NU.

PMII atau Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia memang didirikan oleh NU dan memiliki ideologi yang sejalan. Namun dalam perjalanannya pada awal '70-an, PMII mendeklarasikan independensinya sehingga tak berada di bawah koordinasi NU.

"Tetapi kami juga mengirimkan delegasi untuk Muktamar di Jombang karena ada satu sesi yang merupakan diskusi para pemuda NU," sebut Bahrul. (bag/try)


Berita Terkait