Cara Tiongkok Kendalikan Informasi yang Memantik Sensitivitas Etnis

Neidajie - Sensitivitas antar-etnis bisa mudah terbakar lewat isu-isu 'pemantik' yang meresahkan, apalagi di negara yang multi etnis. Republik Rakyat Tiongkok (RRT) punya cara sendiri.

Cara ini jelaskan oleh Cyberspace Administration of China (CAC) dalam kesempatan pertemuan media dari Indonesia dan Malaysia di Kantor CAC, 225 Chaoyangmen Neidajie, Beijing, Selasa (30/7/2015). Pertemuan ini difasilitasi oleh Departemen Informasi Kementerian Hubungan Luar Negeri RRT.

Vice Director General CAC, Sun Kai, menjelaskan manajemen internet di negaranya selalu berdasar pada hukum. Bila ada isu sensitif yang bisa mengganggu kondusivitas hubungan antar-etnis, maka isu semacam itu akan dikelola tanpa menyebut etnis tertentu secara eksplisit.

"Misalnya, ada reportase soal aktivitas teroris. Pertama bisa kita tekankan bahwa pelaku mungkin dari kelompok tertentu, mungkin dari Etnis Uighur. Namun selanjutnya, mereka tak akan menekankan soal etnisitas itu," kata Sun Kai.

Di Tiongkok, ada mikroblog populer bernama Sina Weibo. Demi keamanan nasional, pemerintah komunis juga tak mengizinkan komentar-komentar anti-pemerintahan untuk tampil di Sina Weibo.

"Pengguna Weibo selalu mengunggah sejumlah komentar yang anti-pemerintahan. Ini tidak diizinkan," tuturnya.

Bilapun ada kasus lainnya, tentu CAC akan menanganinya sesuai konteks kasus per kasus berdasarkan hukum. Tiongkok sebenarnya bisa mentoleransi berbagai macam isu, namun tidak untuk terorisme.

Sun Kai menjelaskan, pengguna internet dan ponsel pintar di Tiongkok merupakan pasar yang sangat besar. Platform terbaru juga sudah berkembang, hingga kini semua orang bisa menjadi jurnalis.

"'Self media' mengubah cara dalam mengabarkan," kata dia.

Sebagaimana diketahui, negara komunis ini membatasi akses media, bahkan untuk mengakses situs Google. Dia menilai, banyak orang salah paham terhadap manajemen internet di Tiongkok. Namun peraturan memang perlu ditegakkan. Kebebasan berbicara perlu diatur supaya seimbang.

"Bila suatu negara tanpa regulasi, misalnya isu agama bisa menjadi sangat kasar. Di sini, itu tak bisa diterima," kata dia. (dnu/ega)