Begini Respons KPU soal 'Calon Boneka' di Pilkada

Jakarta - Masih ada 11 daerah yang memiliki calon pasangan tunggal hingga hari pertama pendaftaran tahap dua. Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengaku khawatir jika hal ini memunculkan istilah pendaftar calon kepala daerah pelengkap atau istilahnya 'calon boneka'.

"Tentu kami khawatir, tapi kami sebagai penyelenggara, tak bisa melarang-larang dan memonitor Anda calon boneka bukan?" kata Hadar di Gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Minggu (2/8/2015).

Dia menekankan KPU hanya mengacu dalam peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dalam pendaftaran pilkada, pasangan calon mesti diajukan parpol atau gabungan parpol yang punya syarat.

"Misalnya syarat A,B, atau C. Antara lain parpol harus punya 20 persen kursi di DPRD-nya," sebut Hadar.

Namun, Hadar menekankan kembali, KPU tak bisa mengecek maksud istilah calon boneka ini. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU berharap daerah yang hanya punya 1 pasangan calon bisa bertambah.

"Apakah itu akan meniatkan pasangan calon lain, kami tidak bisa mengecek sejauh itu. Kami juga tak bisa melarang. Upaya kami, hanya agar ruang pasangan calon ini bisa lebih dari satu, kami pun terbatas dalam undang-undang," tuturnya.

Minggu (26/7) hingga Selasa (28/7) sudah dilakukan pendaftaran tahap pertama di berbagai daerah. Kemudian, sejak Sabtu (1/8) sampai Senin (3/8), dilakukan pendaftaran tahap kedua. Namun, hingga hari pertama pendaftaran tahap kedua, masih ada 11 daerah yang hanya memiliki pasangan calon tunggal. Sementara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, belum ada satu pun pasangan calon yang mendaftar. (hat/try)