.webp)
Malik khawatir diskriminasi yang dilakukan panitia terhadap para peserta muktamar saat pendaftaran bakal memicu kekacauan dalam penyelenggaran Muktamar. Untuk mengantisipasi kekacauan yang merembet ke dalam forum muktamar, pihaknya terpaksa turun tangan dengan memberi penjelasan terhadap panitia pendaftaran di GOR Merdeka Jombang, Sabtu (1/8/2015).
"Karena itu saya sebagai Katib Aam PBNU masuk untuk memberikan penjelasan kepada para peserta bahwa tidak ada diskriminasi dalam prosedur pendaftaran," kata Malik kepada wartawan.
Kepada panitia pendaftaran, lanjut Malik, dirinya yang didampingi Rais Syuriah Kiai Ishomudin dan salah seorang Ketua PBNU Kiai Halim al Jufri meminta agar panitia pendaftaran menghentikan diskriminasi. Dia meminta agar panitia memberikan kartu pengenal resmi kepada semua peserta yang mendaftar, baik yang mendukung maupun yang menolak sistem AHWA.
Sebab sebelumnya panitia hanya memberikan kartu pengenal sementara kepada peserta yang menolak AHWA. Hal itu membuat peserta tak bisa mengikuti sejumlah sidang pleno selama muktamar berlangsung.
"Antara mereka yang mendukung sistem AHWA dengan mereka yang menolak. Mereka harus mendapatkan kartu pengenal yang sama. Masalah pro dan kontra pemilihan AHWA itu harus dibicarakan dalam muktamar setelah para peserta ini resmi menjadi peserta muktamar dengan kartu pengenal yang resmi," tandasnya.
Malik menambahkan, diskriminasi yang dilakukan panitia merupakan sebuah kesengajaan untuk memaksakan sistem AHWA dalam pemilihan Rais Aam. "Kesengajaan tentu ada, karena sudah diberikan penjelasan oleh Rais Syuriah Kiai Ishomudin dan salah seorang Ketua PBNU Kiai Halim al Jufri ternyata masih tetap seperti itu. Setelah kami luruskan semoga muktamar bisa dibuka dengan suasana aman dan damai," pungkasnya.
Pendaftaran peserta muktamar dari PCNU dan PWNU sudah mencapai sekitar 75 persen. Karena waktu sudah mendekati acara pembukaan yang dilakukan langsung oleh Presiden RI Jokowi, di Alun-alun Jombang, maka pendaftaran dilanjutkan setelah pembukaan. (imk/imk)
