PWNU DKI Jakarta Dukung Sistem AHWA, Ini Alasannya

Jakarta - Tata cara pemilihan Rais Aam PBNU Muktamar ke 33 di Kabupaten Jombang, Jawa Timur dengan sistem ahlul halli wal aqdi (AHWA) sampai hari ini masih menjadi perdebatan. Sebagian pihak di internal organisasi kaum Nahdliyin menolak sistem tersebut sebab dinilai melanggar AD/ART organisasi. Namun, banyak pula pengurus NU yang mendukungnya. Salah satunya adalah PWNU DKI Jakarta.
 
Hal itu dikatakan Rais Syuriah PCNU Jakarta Timur, Ahmad Zahari usai mendaftar di GOR Merdeka Jombang, Jumat (31/7/2015). "Kebetulan DKI rapat pleno terakhir baik PC maupun PW sepakat untuk mendukung AHWA," ungkapnya kepada wartawan.
 
Zahari menegaskan, dukungan PW dan PCNU DKI Jakarta terhadap sistem AHWA tidak lantas mengusulkan nama 9 ulama seperti yang direkomendasikan PBNU sebagai anggota AHWA.

Menurut dia, DKI Jakarta memiliki pilihan sendiri 9 nama calon anggota AHWA yang dinilai kredibel untuk memilih seorang Rais Aam PBNU dalam Muktamar NU ke 33 ini. Nama-nama itu telah siap disetorkan kepada panitia.
 
"Sembilan ulama yang kami usulkan kami anggap bisa menampung aspirasi DKI Jakarta untuk memilih orang yang akan menjadi Rais Aam. Kami punya keyakinan sendiri apa yang kami pilih adalah orang-orang terbaik menurut kami sendiri, baik segi kualitas keilmuannya, kualitas kewibawaannya, juga pengalaman dan jam terbang untuk memimpin NU selama ini," kata Ahmad Zahari.

Menanggapi banyaknya PW dan PCNU yang menolak sistem AHWA, Zahari menganggapnya sebagai hal yang lumrah dalam berorganisasi. Untuk menghindari perpecahan di kubu NU, pihaknya berharap perdebatan soal AHWA diselesaikan dalam sidang pleno muktamar.
 
"Siapa yang menolak AHWA ataukan yang mendukungnya, keduanya memiliki alasan yang sama-sama kuat. Biar nanti ditentukan suara terbanyak antara yang mendukung AHWA atau menolak AHWA dalam rapat pleno," pungkasnya.
 
Sebelumnya, mantan Ketua PBNU periode 1999-2010, Andi Jamaro Dulung menolak keras penerapan sistem AHWA untuk memilih Rais Aam di Muktamar NU ke 33 Jombang. Dia mengklaim, sebanyak 1.426 orang dari 97 PW dan PCNU menyatakan akan menolak sistem tersebut.


(erd/erd)