Saran Kapolri untuk Kapolda Papua dan Papua Barat dalam Mengawal Pembangunan

Saran Kapolri untuk Kapolda Papua dan Papua Barat dalam Mengawal Pembangunan

Andri Haryanto - detikNews
Jumat, 31 Jul 2015 13:39 WIB
Saran Kapolri untuk Kapolda Papua dan Papua Barat dalam Mengawal Pembangunan
Foto: Ayunda Widyastuti Savitri
Jakarta - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti meminta kepada Kapolda Papua Brigjen Paulus Waterpauw dan Kapolda Papua Barat Brigjen Royke Lumowa mengawal pembangunan di dua wilayah tersebut. Ini saran yang disampaikan Badrodin kepada dua Kapolda baru tersebut.

Penekanan yang pertama disampaikan jenderal bintang empat ini adalah soal komunikasi. Ada empat pola komunikasi dengan pihak-phak tertentu seperti gereja.

"Ini sangat penting, karena masyarakat Papua di pedalaman dia tidak tahu siapa presiden, menteri. Dia tidak baca koran, tidak ada TV. Apa yang dia tahu apa kata pendeta dan pastur di sana, mereka mengeluh pada pendeta dan pastur. Ini sangat penting," kata Badrodin dalam penyampaian amanat pelantikan Kapolda Papua dan Papua Barat, di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (31/7/2015).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Komunikasi yang kedua adalah dengan lembaga adat. Badrodin menilai lembaga adat di Papua dan Papua Barat cukup solid. Masyarakat juga mentaati lembaga adat.

Selain itu, mantan Kapolda di empat wilayah ini berpesan agar membangun komunikasi dengan pihak pemerintahan. "Ini penting, karena memang Papua sangat khas, terdiri dari berbagai suku yang masing-masing bisa berdiri sendiri," kata Badrodin. Termasuk, membangun komunikasi dengan civil society dan pegiat lembaga swadaya masyarakat di Papua.

Menurutnya, tugas seorang anggota Polri di Papua dan Papua Barat tidak sekadar menjaga keamanan. Namun juga membantu pertumbuhan pembangunan masyarakat Papua.

"Misalnya kekurangan tenaga pendidik, tidak ada salahnya kalau ada polisi yang bisa ngajar ya bantu lah. Begitu juga tenaga medis. Kalo kita bantu bisa tarik simpati masyarakat. Soal lain, bisa asistensi di pertanian dan perdagangan," kata Badrodin.

Terkait dengan penanganan kelompok kriminal bersenjata, ujar Badrodin, adalah bagaimana menyadarkan mereka untuk bergabung kembali dengan masyarakat. Namun, apabila ada pelanggaran hukum yang dilakukan kelompok bersenjata tersebut, maka penyelesaian harus dilakukan melalui jalur hukum. (ahy/hri)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads