.webp)
"Kalau DPRD prosedurnya manggil, sesuai prosedur ya kita harus datang. Kalau soal UPS (Uninterruptible Power Supply) ya saya ketawa saja DPRD panggil saya," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (31/7/2015).
Ahok menganggap lucu apabila benar pemanggilan tersebut untuk membicarakan UPS. Sebab, menurutnya ini bisa jadi 'bom waktu' bagi dewan. Terlebih setelah dia meminta Kepala Inspektorat DKI Lasro Marbun mencoret anggaran sekitar Rp 3,4 triliun yang sempat muncul dalam susunan APBD-P 2014.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah kasus UPS, dalam nota kesepahaman kan sudah saya coret di 2014 awal, Pak Lasro mencoret ada Rp 3,4 triliun atau berapa itu. Lalu ada MoU soal KUA dan PPAS dengan Ketua DPRD saat itu Pak Ferryal. Mana (program Pemprov) yang prioritas?" kata dia.
"Di situ disebutkan apa yang prioritas di DKI sampai harus membuat APBD Perubahan. Disebutkan satu soal lingkungan. Artinya, apa sampah, alat berat dan truk. Lalu transportasi saya nggak mau naikin harga tiket bus, maka kita kasih PSO. Kita bayarin selisih yang harus ditanggung pengelola TransJakarta," sambungnya.
Ahok mempertanyakan mengapa UPS bisa muncul tiba-tiba dalam APBD-P 2014. Padahal, kata Ahok, tidak ada program pendidikan yang diprioritaskan dalam anggaran tahun itu.
"Ada nggak pendidikan? Enggak ada. Jadi sebetulnya APBD-P tiba-tiba muncul dianggap hal yang mendesak atau hal unggulan itu dari mana? Dari mana UPS masuk? DPRD nggak mau mengakui kalau mereka yang masukin karena nggak ada e-budgeting," terang Ahok.
"Makanya saya tunggu APBD 2015. Terbukti kan akhirnya di 2015 ada KUA dan PPAS juga, ada nggak nyebutin UPS? Enggak ada. Pemerintah DKI anggarkan UPS? Enggak juga. Tapi DPRD menuduh APBD saya yang bodong, punya mereka yang asli versi DPRD ada UPS? Ada ternyata," lanjutnya. (aws/dra)
