Gaji Bupati Lampung Utara Diusulkan Rp 107 Juta/Bulan

Bandarlampung - Lampung boleh saja disebut salah satu daerah miskin di Indonesia, tetapi bupatinya tidak boleh miskin. Setidaknya semangat ini yang tercermin dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Utara, Lampung.Sehingga untuk tahun ini bupati diusulkan menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp 107 juta per bulan! Artinya, dalam RAPBD itu, gaji dan tunjangan bupati Lampung Utara itu sebesar Rp 1,286 miliar dalam setahun. Sementara untuk wakil bupati Rp 773,212 juta selama setahun atau Rp 64,4 juta per bulan.Jumlah ini belum termasuk belanja barang dan jasa, perjalanan dinas, dan biaya pemeliharaan buat bupati Lampung Utara. Untuk biaya perawatan dan pengobatan bupati Rp 3,125 juta per bulan, makan dan minumnya Rp 19,21 juta per bulan, pakaian dinasnya Rp 65 juta per tahun.Selanjutnya, perjalanan dinas Rp 18,75 juta per bulan, pemeliharaan rumah dinas Rp 55,29 juta per bulan. Total anggaran bupati Rp2,565 miliar, masih ditambah biaya pendukung kegiatan rumah dinas yang dikelola Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Rp 17 juta.Jadi, total gaji dan tunjangan yang diusulkan bagi bupati dan wakil bupati di Lampung Utara berjumlah Rp 2 miliar atau 23 persen dari PAD (pendapatan asli daerah) Lampung Utara (Rp 8,5 miliar).Jumlah itu tampak njomplang dengan UMP (upah minimum provinsi) Lampung yang hanya Rp 405 ribu per bulan, misalnya. "Benar-benar gila, ya, hendaknya para pejabat memberi teladan kepada rakyat dengan hidup sederhana," kata Erwin, seorang mahasiswa Universitas Lampung di Bandarlampung kepada detikcom, Rabu (23/2/2005).Namun, sebelumnya kepada pers Selasa (22/2/2005) Ketua Panitia Anggaran Eksekutif Lampung Utara Bachtiar Basri mengatakan, usulan gaji dan tunjangan bupati dan wakil bupati Lampung Utara itu sudah mengacu PP 109/2000. "Besarannya masih dalam batas wajar. Meskipun demikian, kami akan melihat lagi perkembangan pembahasan di Dewan," kata Sekretaris Kabupaten Lampung Utara itu.Sementara didapat kabar, usulan tersebut hari ini tengah dibahas di komisi di Dewan Lampung Utara. "Hari ini usulan itu akan dibahas di tingkat komisi. Semua disesuaikan dengan PP 109/2000," Ketua Panitia Anggaran (Panang) DPRD Lampung Utara Zubaidah Hambali. (nrl/)