Agar BIN Kuat, Intelijen Dalam dan Luar Negeri Dinilai Harus Dipisah

Jakarta - Badan Intelijen Negara (BIN) dinilai masih belum terlalu kuat. Indonesia pun disarankan memiliki 2 badan intelijen untuk dalam dan luar negeri.

Hal tersebut disampaikan oleh pengamat militer Ken Conboy dalam bedah buku karangan mantan KaBIN Letjen (Purn) Marciano Norman di Balai Kartini, Jl Gatot Subroto, Jaksel, Kamis (30/7/2015). Buku tersebut bertajuk Intelijen Negara: Mengawal Transformasi Indonesia Menuju Demokrasi yang Terkonsolidasi.

"Sebaiknya ada dua, satu di luar satu di dalam. Seperti AS, ada dua yakni FBI dan CIA. CIA untuk luar negeri dan FBI itu seperti polisi dalam kota," ungkap Ken yang menjadi pembicara dalam acara bedah buku tersebut.

Pembicara lainnya, pakar komunikasi politik Prof Tjipta Lesmana menilai BIN tidak memiliki kekuatan selayaknya badan intelijen lainnya. Pasalnya BIN tidak memiliki kewenangan lebih untuk menangkap tersangka yang mengganggu keamanan negara.

"Badan intelijen tanpa kewenangan menangkap bagaikan macan ompong. Soal penangkapan, BIN harus yakin. Bila yakin dapat dicomot," ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Tjipta pun lalu mengkritik cara kerja KaBIN yang baru, Letjen (Purn) Sutiyoso yang terlalu terbuka. Ia juga menyesalkan dengan perkembangan pimpinan BIN dewasa ini yang sudah mulai bermain politik.

"Bicara intelijen itu selalu tertutup, tidak bisa terbuka. BIN diawasi betul. Pernyataan Kepala BIN soal keterbukaan salah. Intelijen tidak bisa terbuka. Kalau open itu bukan intelijen," kata Tjipta.

"(Terkait politik dalam BIN), bagi BIN, NKRI itu harga mati," sambungnya.

Dalam bedah buku itu, Tjipta juga menyinggung mengenai kekacauan kebijakan open media asing yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo untuk Papua. Bahkan Tjipta menilai, insiden Tolikara beberapa waktu lalu diselipi oleh tangan-tangan asing.

"Tolikara pasti ada (keterlibatan) asing di situ, 1000 persen. Kebijakan Jokowi, media asing masuk ke Papua itu wrong, salah besar. Intelijen asing akan masuk gunakan id card pers. Siapa sih penasihatnya," kritis Tjipta.

Terkait kurangnya kewenangan BIN, apakah menurut Tjipta UU No.17 tahun 2011 tentang intelijen perlu direvisi?

"Tergantung, kalau masih banyak bom yang meledak, kalau ke depan banyak bom yang meledak kita akan dukung DPR revisi UU. Tidak ada satu pun negara kuat tanpa intelijennya kuat. Negara kuat karena intelijen kuat. Lihat Singapura kecil tapi kuat," tutupnya.

KaBIN Sutiyoso sempat hadir dalam bedah buku untuk membuka acara. Sayangnya sang pengarang buku, Marciano Norman, tak tampak dalam kesempatan itu. Dalam acara itu, Sutiyoso mengatakan perlunya peningkatan SDM atau insan intelijen menyusul perkembangan teknologi dan informasi yang pesat. Pasalnya kata Sutiyoso, perkembangan itu membuat semakin banyak ancaman bagi negara.

(ear/jor)