Ahok: Mayoritas Anggota DPRD yang Sekarang Tak Tahu Prioritas Pemrov DKI

Ahok: Mayoritas Anggota DPRD yang Sekarang Tak Tahu Prioritas Pemrov DKI

Ayunda Windyastuti Savitri - detikNews
Kamis, 30 Jul 2015 18:03 WIB
Ahok: Mayoritas Anggota DPRD yang Sekarang Tak Tahu Prioritas Pemrov DKI
Foto: Rengga Sancaya
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) batal membeli sebagian lahan RS Sumber Waras di Jakarta Barat. Padahal pembelian tersebut sudah melalui pembahasan dengan DPRD dalam KUA PPAS.

"Di Jakarta Barat kita nggak punya rumah sakit makanya saya mau beli RS Sumber Waras yang sentimen. Saya membeli RS Sumber Waras itu melalui KUA PPAS loh dan itu ditanda tangani saya dan Ketua DPRD lama Feri (Ferial Sofyan)," kata Ahok.

Hal ini diungkapkannya saat menggelar halalbihalal bersama pensiunan pegawai Pemprov DKI Jakarta yang tergabung dalam Paguyuban Wedatama Jaya di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, Kamis (30/7/2015). Mantan Bupati Belitung Timur itu pun menilai banyak anggota dewan yang baru tidak memahami secara persis program prioritas Pemprov apa.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"DPRD yang baru sebagian besar bodoh-bodoh juga. Dia tidak lihat jelas prioritas mana yang mau kita tambah. Membeli sebagian tanah RS Sumber Waras untuk dijadikan RS Kanker," terangnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Ahok batal membeli sebagian lahan seluas 36.410 meter persegi milik RS Sumber Waras lantaran BPK RI mengeluarkan rekomendasi. Lembaga keuangan negara tersebut menilai tanah itu kemahalan, yakni mencapai Rp 191,33 miliar.

Ahok pun heran sebab pihaknya kala itu membeli tanah seharga NJOP. Menurut dia, kalau membeli seharga appraisal maka ke depannya harga NJOP tanah tersebut jadi rendah.

Pembelian tanah itu masuk dalam salah satu program prioritas Pemprov yang dimentahkan DPRD. Padahal, lanjutnya, saat dia tidak mengajukan program pendidikan dalam APBD 2014 tiba-tiba muncul pengadaan UPS karena penganggaran utama untuk program Kartu Jakarta Pintar (KJP) telah tuntas dicantumkan.

"Tidak perlu lagi ada biaya untuk program pendidikan karena KJP sudah jalan," pungkasnya. (aws/faj)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini