"Ya tentu itulah kewajiban penegak hukum untuk membantu mengatasi masalah-masalah yang menghambat arus ekonomi kita," ujar JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (30/7/2015).
"Dwelling time itu kan menghambat kecepatan logistik dalam negeri dan memakan biaya tinggi. Oleh karena itu maka upaya kepolisian itu tentu kita harus dukung," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Oleh karena itu dia akan menyerahkan kasus ini ke kepolisian." terangnya.
Tidak hanya Kemendag, JK juga telah meminta semua lembaga yang terlibat dalam proses bongkar buat di Tajung Priok untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.
"Tadi saya jelaskan pasti semua, bea cukai dan lembaga-lembaga terkait lainnya," kata JK. (fiq/hri)











































