.webp)
Saat ini bangku kabinet juga diisi oleh sejumlah warga NU mulai dari Menteri Desa dan PDTT Marwan Jafar, Menag Lukman Hakim, Menpora Imam Nahrawi, Mensos Khofifah Indar Parawansa, Menristek Dikti Muhammad Nasir, dan Menaker Hanif Dhakiri, serta ada Kepala BNP2TKI Nusron Wahid. Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur juga sebelumnya merupakan Ketum PBNU.
Dalam sejarah NU, sebetulnya mereka telah berperan aktif dalam politik di Indonesia sejak zaman perjuangan. NU yang didirikan pada tahun 1926 juga berawal dari tiga organisasi yakni Nahdlatut Wathan (Kebangkitan Tanah Air) pada tahun 1916, Nahdlatul Fikri (Kebangkitan Pikiran) pada 1918, serta Nahdlatut Tujjar (Kebangkitan Saudagar).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Resolusi jihad itu kemudian membakar semangat bangsa Indonesia hingga meletuslah peristiwa 10 November 1945. Fatwa jihad dituliskan oleh KH Hasyim Asy'ari pada September 1945 yang kemudian terus digelorakan oleh Bung Tomo lewat siaran radio.
Bung Tomo yang terkenal dengan pidatonya yang berapi-api itu sebelumnya berkonsultasi ke KH Hasyim Asy'ari. Oleh Hadratus Syeikh kemudian Bung Tomo diminta mengucapkan 'Allahu Akbar!' pada setiap awal pidatonya.
Fatwa Jihad kemudian membentuk Laskar Hizbullah yang ikut mempertahankan kemerdekaan. Selain laskar perang, kaum Nahdliyin juga berperan dalam bidang diplomasi. Adalah anak dari KH Hasyim Asy'ari, KH Wahid Hasyim pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) selama setahun pada 1939.
Jelang kemerdekaan, Wahid Hasyim menjadi salah satu anggota BPUPKI di usia 33 tahun. Dirinya kemudian ikut merumuskan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Namun perwakilan Indonesia Timur kemudian keberatan dengan Piagam Jakarta, sehingga dasar negara Republik Indonesia kembali disesuaikan dengan Pancasila dari pidato Sukarno pada 1 Juni 1945.
Wahid Hasyim juga ikut memelopori pendirian Badan Propaganda Islam (BPI) dengan beranggotakan para singa podium. Wahid Hasyim kemudian menjadi Ketua II Majelis Syuro Partai Masyumi, sementara ketua umumnya adalah KH Hasyim Asy'ari.
Wahid kemudian masuk kabinet Presiden Sukarno pada tahun 1945 sebagai Menteri Negara. Lalu di Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 sebagai Menteri Agama dalam kabitet Hatta, Natsir, dan Sukiman.
Selain KH Wahid Hasyim, KH Idham Khalid juga mengisi kursi kabinet. Ketum PBNU tahun 1952 - 1984 itu menduduki posisi Wakil PM RIS pada kabinet Ali Sostroamidjojo II (1956-1957) dan kabinet Djuanda (1957-1959).
Pada tahun 1973 pemerintahan Presiden Soeharto memberlakukan fusi terhadap partai politik dan ditambah 1 Golongan Karya. Partai-partai yang bernafaskan Islam digabungkan ke PPP, sementara yang beraliran nasionalis hingga sosialis dilebur ke PDI.
Oleh karena pemberlakuan tersebut, NU kemudian memutuskan untuk kembali pada khittah 1926 dengan menjadi ormas. NU menegaskan bahwa tidak berafiliasi dengan partai politik di masa orde baru.
Saat orde baru lengser tahun 1998, peraturan soal fusi partai juga dianggap tak lagi berlaku. Ketum PBNU saat itu yakni Abdurrahman Wahid bersama para kiai NU lain kemudian mendirikan PKB.
PKB kemudian sukses membawa Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi Presiden RI pada tahun 1999. Di kabinet tersebut juga duduk para tokoh NU, sebut saja misalnya Mahfud MD dan Khofifah Indar Parawansa. Mahfud MD kemudian terpilih menjadi Ketua MK menggantikan Jimly Assiddiqie.
Tentu masih banyak kiprah NU sebagai organisasi massa Islam terbesar dalam dunia politik. Kini NU akan menggelar Muktamar ke-33 dan tetap aktif melakukan kritik meski banyak warganya yang duduk di bangku pemerintahan.
"Ketika kita bicara Muktamar ya kita atas nama organisasi NU dan akan mengkritisi pemerintah. Barang kali menteri A, B, atau C memang warga NU, tetapi kita menyoroti pemerintah. Kita tidak pandang bulu terhadap individu. Walau banyak warga NU di pemerintahan, kita tetap kritisi!" tutur Ketum PBNU Said Aqil Siroj dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa malam (28/7). (bag/erd)
