"Itu melanggar. Tidak bisa dong. Tidak bisa uang saku gitu. Bisa melanggar satu aturan. APBD pasti ada peruntukannya," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2015).
Menurut Fadli, tentunya aparat TNI/Polri akan menyambut baik bila diberi uang saku. Dia mempertanyakan mengapa hanya polisi dan tentara saja yang diberi honor oleh Ahok.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jangan sampai ini jadi suap pada aparat," sambung Fadli.
Dia menilai seharusnya Ahok yang merupakan mantan kader Gerindra itu fokus saja pada pekerjaannya. Fadli menyindir audit BPK terhadap Pemprov DKI yang mendapat status WDP.
"Harusnya dia mikirin pekerjaannya, udah beres belum? Periksa lagi janji-janjinya dia waktu pilgub. Audit BPK juga berantakan," ucap Fadli.
Sebelum ini, Ahok menyebut pihaknya memberikan uang saku dan uang makan dari pos bantuan sosial APBD per hari bagi TNI Polri. Uang saku ini diberikan setelah melakukan kegiatan membantu Pemprov DKI Jakarta. (imk/tor)











































