Kenapa Parpol Ngotot Dukung Eks Napi Korupsi?

Jakarta - Golkar dan PAN berkoalisi mengusung eks napi korupsi di Pilwalkot Manado karena yakin yang bersangkutan sudah insaf. Apakah sesulit itu mencari calon kepala daerah yang kompeten dan bersih dari korupsi?

"Benar Imba kami calonkan. Pertimbangan khusus nggak ada, yang penting berdasarkan hasil survei dan peninjauan ke sana memang elektabilitasnya tinggi," kata Bendahara Umum Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo, kepada detikcom, Selasa kemarin.

"Karena UU yang membatasi seseorang calon napi sudah tidak ada lagi ya tidak ada salahnya lagi Golkar memberikan dukungan toh yang bersangkutan sudah insaf," kata Bambang enteng.

Bambang juga yakin sekali kepala daerah yang sudah pernah dipenjara karena korupsi bakal menjadi baik sekali. Mungkin Bambang yakin ada mukjizat yang menyadarkan napi korupsi tersebut dan kini berpikiran bak malaikat.

"Justru orang-orang seperti ini yang biasanya lebih bagus daripada yang belagak baik. Kan dia harus menunjukkan bahwa dia baik, itulah yang akan mendorong yang bersangkutan mempertaruhkan dirinya," katanya.

Sebelumnya Majelis Hakim Tipikor menjatuhi hukuman selama lima tahun penjara kepada Wali Kota Manado Jimmy Rimba Rogi alias Imba. Imba terbukti melakukan penyelewengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Manado. Imba dituduh telah memperkaya diri sendiri dengan menggunakan anggaran daerah kota Manado sepanjang tahun 2006-2007. Akibat perbuatan terdakwa negara dirugikan sebesar Rp 68,837 miliar. Kini Jimmy diusung Golkar di Pilwalkot manado.

Selain Imba ada seorang lagi eks napi korupsi diusung parpol di Pilwalkot Semarang. Dia adalah Soemarmo yang diusung PKB dan PKS. Soemarmo juga pernah terlibat kasus suap saat baru saja menjabat Walkot Semarang dan divonis 2,5 tahun.

Sangat disayangkan parpol seolah tak peduli dengan semangat antikorupsi. Padahal Indonesia tidak pernah kekurangan SDM bagus dan berkualitas. Parpol seharusnya membuka mata dan mencari kader terbaik dari manusia terbaik di tengah masyarakat.

"Parpol bukan hanya tak punya hati nurani, tapi tidak punya niat membangun negara lewat pendidikan politik yang positif," kritik pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, kepada wartawan, Rabu (29/7/2015). (van/nrl)