.webp)
Acara ini diprakarsai oleh PBNU bersama Sekretariat Nasional Jaringan GUSDURian. Tercatat sekitar 30 pemimpin pesantren dari berbagai daerah hadir di acara bertajuk Halaqah Alim Ulama Nusantara di Hotel Santika, Yogyakarta 27-28 Juli 2015.
Beberapa di antaranya KH Lukman Hakim dari Pesantren Tremas Pacitan, Muhammad Suardi Wakil Ketua PWNU Sumbar, KH Khorun Niyat dari Pesantren Annur Kotagede, KH Abu Bakar Rahziz dari Ponpes Mahasina Bekasi, KH Herman Alim M dari Ponpes Al Asyariyah Parwasal Pontianak, dan KH Dr Afifudin Haritsa dari Ponpes An Nahdlah Makassar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam pengantarnya di jumpa pers, Rabu (29/7/2015), Koordinator Jaringan GUSDURian Alissa Q Wahid menyampaikan bahwa masalah korupsi di negeri ini bisa diibaratkan telah mencapai stadium 4.
"Karena itulah jaringan GUSDURian ambil pilihan untuk gerakan anti korupsi di kalangan pesantren dan nahdliyin untuk membangun gerakan anti korupsi berbasis pesantren," ujar Alissa.
Menurutnya, para ulama harus menjadi kelompok penekan kepada negara dan pelaku korupsi. Ditambah lagi mengingat para politisi dan calon birokrat kerap mendatangi para kyai untuk meminta restu.
Rekomendasi ini diharapkan dapat membantu pesantren atau sekolah untuk menanamkan ke siswa soal nilai-nilai anti korupsi
"Jika basisnya ulama teologi, konkritnya apa? Secara legal formal adalah sila pertama Pancasila. Kalau Gus Dur pernah bilang, Indonesia bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler, jadi negara yang bukan-bukan. Tapi masyarakat mendapat nilai spiritualitas dari agama," ulasnya. (sip/try)
