Benarkah Ada Calon Palsu-palsu di Pilkada?

Jakarta - 11 Daerah yang hanya punya satu pasang calon kepala daerah terancam diundur pilkadanya ke 2017. Spekulasi akan adanya calon palsu alias calon boneka yang hanya digunakan sebagai pelengkap pun menyeruak. Benarkah ada calon boneka?

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yakin tak akan ada calon boneka di Pilkada serentak. Masyarakat dianggap cukup pandai untuk memilih kepala daerah yang serius membangun daerahnya.

"Calon kan nggak mungkin boneka, ya orang. saya kira masyarakat cukup cermat dan pandai, siapa pun nggak akan mungkin parpol hanya sekadar mencalonkan orang yang tidak populer, tidak punya nama di daerah," ujar Tjahjo di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2015).

Dia yakin Parpol tidak akan mempertaruhkan nama partai untuk mencalonkan tokoh yang dianggap tidak mumpuni dan tak dikenal.

Sebelumnya, JK juga yakin tak ada calon boneka di Pilkada. "Tidak mudah menjadi boneka kan. Tapi ya mungkin ada kompromilah untuk mendukung tapi praktiknya seakan-akan melawan peran mendukung. Ini politik susah diterka kan, dan susah dibuktikan. Gimana caranya?" kata JK.

Ia mengatakan saat ini peraturan KPU hanya mengatur batas minimal seorang calon kepala daerah mendapat dukungan parpol, yakni 20 persen. Selama calon tersebut memenuhi syarat untuk mendaftar, maka ia berhak bertarung di kontestasi Pilkada. Hal ini terlepas dari apakah dia hanya berpura-pura maju atau serius bertarung. Soal calon boneka ini diakuinya bisa saja dilakukan agar Pilkada tetap dilaksanakan.

"Katakanlah Surabaya, Risma begitu terkenalnya, siapa yang mau lawan. Tapi kalau tidak ada lawan, tidak jadi pula itu Pilkada. Dilema kan? Mau calon benar-benaran, tidak ada yang berani. Ya formalitasnya ada lawan. Ya itu politik," ucapnya. (fiq/tor)