Mendikbud Anies Tegaskan Sanksi pada Sekolah yang Masih Gelar Perploncoan

Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan melarang keras adanya tindakan-tindakan pada saat masa orientasi yang mengarah ke perploncoan. Untuk itu ia akan menindak tegas oknum guru dan kepala sekolah yang membiarkan adanya aksi perploncoan.

"Jadi sudah ada Permen no 55 tahun 2014 dan surat edaran menteri kepada sekolah-sekolah untuk melarang segala bentuk kegiatan maupun atribut yang merendahkan, dan memalukan siswa karena itu mengarah kepada tindakan perploncoan. Untuk itu kita akan menindak tegas hal-hal seperti itu," kata Anies di hadapan wartawan usai sidak MOPDB di beberapa sekolah di Tangerang, Banten, Rabu (29/7/2015).

Anies menambahkan, pihaknya bisa mengeluarkan rekomendasi pemberhentian kepala sekolah terkait karena telah lalai dan tidak mensosialisasikan aturan-aturan yang dilarang pada saat masa orientasi peserta didik baru (MOPDB).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kebanyakan anak-anak panitia ini tidak tahu bahkan belum disosialisasikan mengenai adanya peraturan menteri itu. Makanya mereka ini melakukan orientasi berdasarkan kebiasaan yang mereka alami tahun lalu," paparnya.

"Mereka yang tahu adanya tindakan perploncoan ini jangan diam dan mendiamkan saja, harus berani melawan untuk merubah sistem kebiasaan yang ada. Mereka ini tujuannya untuk belajar bukan untuk dipermalukan apalagi direndahkan derajatnya," tegas Anies.

Terkait hal itu, selama kunjungan sidak, Mendikbud Anies tidak henti-hentinya mengingatkan peran siswa yang tujuannya untuk belajar dan bukan dipermalukan. Untuk itu ia meminta para peserta didik baru melepas segala atribut yang ada pada dirinya.

Halaman 2 dari 1

(nwk/nwk)