Datangi KPU, Golkar Munas Bali Minta Kelonggaran Pendaftaran Pilkada

Jakarta - Selain menyerahkan surat kesepakatan, tujuan elite Golkar Munas Bali menyambangi KPU juga meminta ada kelonggaran buat calon kepala daerah. Pasalnya, ada beberapa alasan salah satunya calon kepada di daerah tertentu yang memiliki kendala waktu dan jarak geografis jauh.

Sekjen Golkar Munas Bali Idrus Marham meminta agar KPU memahami persoalan teknis ini. Ia menyarankan untuk mempercepat waktu maka dilakukan dengan salah satu cara via email.

"Kan begini berhubung ada kendala waktu dan teritorial jauh sehingga dalam waktu yang singkat kan akan sangat sulit dicapai. Maka untuk mempercepat dan mendapati waktu pendaftaran itu maka kami minta supaya melalui email itu. Misalkan dukungan dikirim melalui email lalu kemudian cap basahnya menyusul nah itu yang kami inginkan," kata Idrus di Gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta, Selasa (28/7/2015).

Dia menyebut faktor lain karena ada perubahan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pejabat publik yang mau maju Pilkada harus mengundurkan diri. Hal ini yang membuat partai politik berubah calonnya serta juga mengubah peta koalisi.

Alasan ini pun dinilai memerlukan waktu yang tak sebentar.

"Karena adanya perubahan putusan MK diantara bagi pejabat publik yang mau maju Pilkada harus undurkan diri. Akibat itu, banyak sekali partai yang berubah calonnya dan berubah koalisi," tuturnya.

Kemudian, Idrus mengklaim jika permasalahan ini membuat proses komunikasi politik dengan partai lain. Ia menyebut pada Senin malam, terdapat simulasi penyampaian masalah teknis dengan perwakilan parpol lain seperti misalnya PDIP, PKB, PAN, dan PKB.

"Tadi malam disimulasi teman-teman perwakilan PDIP, PAN, PKB PPP HANURA PBB menyampaikan masalah teknis di lapangan," tuturnya.

Idrus mengkhawatirkan jika masalah teknis ini tidak diatasi maka akan memicu kerusuhan di daerah. Apalagi pasangan calon sudah datang ke KPU daerah untuk mendaftar yang ditemani pendukungnya puluhan ribu.

"Dilayani KPU dan ternyata ada persoalan teknis yg sebenarnya hanya karena waktu dan teritorial dan lain-lain, dan kemudian itu tidak didaftar ini kan jadi masalah. Ini yang kami minta dipahami oleh KPU," sebutnya. (hty/rvk)