Untuk mengatasi kekeringan, upaya jangka pendek dilakukan dengan melakukan distribusi air bersih kepada warga. Untuk jangka panjang, saat ini Kementerian PU tengah membangun 49 waduk yang tersebar di berbagai daerah namun banyak mengalami hambatan.
"Untuk waduk, agak lama karena masalah warga nggak mau direlokasi padahal manfaatnya banyak. Selain untuk menampung air, bisa juga untuk PLTA," ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo di Graha BNPB, Jl Pramuka Raya, Jaktim, Selasa (28/7/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di daerah Imogiri, Bantul, tepatnya di Pleret, awalnya musim kemarau di sana selalu kering dan gersang. Untuk pertanian mereka harus selalu gunakan teknik tadah hujan," kata Sutopo.
Kemudian pada 3 tahun lalu, BNPB bersama Kementerian PU membangun bendungan mini di daerah tersebut. Besar bendungan mini itu adalah lebar 6 meter, panjang 3,7 meter, dan pangjang 11 meter. Pengerjaan pun dilakukan gotong royong dengan warga setempat.
"Kita lihat ini masalahnya. Di sana ada sungai kecil, kita akhirnya bangun bendungan mini. Biaya hanya Rp 80 juta dan dikerjakan kerja bakti masyarakat walau tetap ada monitoring Dinas PU. 3 tahun kemudian, saya datang dan lihat wilayah di sepanjang sungai sekarang jadi hutan," cerita Sutopo.
"Kata petani, setelah ada bendungan mini, air sumur nggak pernah kering. Kalau hujan nggak banjir, pertanian setahun bisa panen 3 kali. Bahkan mereka iuran untuk tinggikan tanggulnya. Bayangkan kalau itu kita bangun di tempat-tempat lain. Waduk besar itu cost besar. Dalam hal ini, kanal-kanal kecil dibangun bendung mini, biaya relatif sedikit," sambungnya.
Selain dengan bendungan mini, upaya yang sudah seharusnya dilakukan untuk mengatasi masalah kekeringan adalah dengan membuat sumur resapan sebanyak-banyaknya. Ini memerlukan kesadaran seluruh masyarakat.
Pasalnya karena saat ini banyak pihak mengabaikan permasalahan resapan air dengan membuat bangunan kedap air. Akibatnya air hujan yang turun tidak meresap ke tanah dan akhirnya hanya menjadi air permukaan yang kemudian langsung mengalir ke lautan.
"Bikin sumur resapan hanya jutaan rupiah aja biayanya. Kalau kita tunggu kesadaran masyarakat sulit. Ini soal habbit. Makanya perlu peran pemerintah untuk mewajibkannya. Di tiap-tiap rumah harus ada. Itu harus dipaksa," tutup Sutopo. (elz/mok)