Kalau Eks Napi Korupsi Menang Pilkada, Ada yang Salah dengan Masyarakat

Jakarta - Sejumlah parpol mengusung eks napi korupsi di Pilkada. Kalau sampai eks napi tersebut terpilih berarti ada yang salah di masyarakat.

"Itu kan efek dari putusan MK. MK itu memberi keputusan yang dasarnya itu mengembalikan hak politik kepada seluruh warga Indonesia itu prinsip dasarnya. Tapi sebenarnya mekanisme seleksi ada dua pertama di parpol kalau parpol punya integritas mestinya tidak didorong, kedua ya masyarakat yang memilih," kata pengamat politik Sebastian Salang kepada wartawan, Selasa (28/7/2015).

Namun demikian menurut Sebastian ada faktor x yang membuat penyaringan lapis kedua di masyarakat tidak efektif. Karena masyarakat menurutnya belum jadi pemilih yang cerdas.

"Karena itu money politics masih sangat subur, karena itu ketika parpol mengusung, memberi tempat yang layak kepada orang-orang seperti itu ya sudah...jadi itu patut berprihatin," kata koordinator Formappi ini.

Pada saat parpol tidak memagari calon kepala daerah yang pernah berurusan dengan kasus korupsi, maka sebenarnya pintu masuk bagi orang yang pernah berkasus untuk maju ke Pilkada benar-benar terbuka.

"Harusnya parpol yang waras lah. Tapi kalau mereka mencalonkan sekarang kita berharap ke masyarakat. Saya pesimistis karena praktik politik uang masih sangat kuat. Karena itu bukan tak mungkin mereka akan kembali memimpin lagi," pungkasnya.

(van/try)