'Uang Saku' Polisi dari Pemprov DKI Harus Jelas Sistem Anggarannya

Jakarta - Polda Metro Jaya menyambut baik wacana Gubernur DKI Basuki T Purnama untuk memberikan uang saku kepada anggota polisi. Uang ini diberikan sebagai bantuan dana operasional anggota Polda Metro yang membantu kegiatan Pemprov DKI. Namun, uang saku ini harus jelas sistem anggarannya.

"Anggaran Pemprov (untuk uang saku) itu berupa hibah dan harus sudah ada mata anggarannya sehingga harus jelas dan benar sistem anggarannya agar tidak menyalahi," terang Kabid Humas Polda Metro Jaya Koombes Mohammad Iqbal kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (28/7/2015).

Ia katakan, Polda Metro Jaya sendiri mendukung wacana tersebut dan akan mempertanggung jawabkan keuangannya dengan benar dan jelas pula.

"Kita dukung, dan gembira, itu sah-sah saja. Asalkan dana hibah itu sistem anggarannya harus benar dan jelas. Berapa pun anggaran yang kita terima kita akan pertanggungjawabkan secara benar dan jelas," imbuhnya.

Polda Metro Jaya sendiri memili anggaran untuk setiap operasi kepolisian yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya seperti Operasi Sikat Jaya, Operasi Simpatik, Operasi Patuh Jaya dan lainnya. Sementara dana kontijensi sendiri terbatas.

Dalam pelaksanaannya, Polda Metro Jaya sendiri kerap mengerahkan pasukan untuk mendukung kebijakan Pemprov DKI yang tentunya mengeluarkan dana untuk operasi tersebut. Misalnya saja, jika ada demonstrasi dan pembebasan lahan milik Pemprov DKI yang perlu pengamanan polisi.

"Memang banyak sekali kegiatan pengerahan pasukan yang tidak tercover dananya sehingga hal ini kita dukung," tutupnya. (mei/ega)