.webp)
Kepala Bidang (Kabid) Pertamanan PU Cipta Karya Kabupaten Jombang, Miftahul Ulum mengatakan, berdasarkan data yang dia miliki, jumlah PKL yang biasa mangkal di alun-alun sekitar 240 pedagang. Nah, selama muktamar berlangsung, para PKL itu dilarang untuk menggelar barang dagangannya di dalam maupun di sekitar alun-alun.
"Alun-alun akan digunakan sebagai tempat pembukaan muktamar, pedagang tidak boleh lagi berjualan di alun-alun selama muktamar ini," kata Ulum kepada wartawan, Selasa (28/7/2015).
Namun demikian, lanjut Ulum, pemerintah meminta agar para PKL tak perlu khawatir tak bisa mengais rizki selama muktamar berlangsung. Pemerintah menyediakan tempat sementara bagi ratusan PKL alun-alun agar tetap bisa berjualan. Lokasinya pun tak jauh dari alun-alun Jombang. Yakni di Jalan Kusuma Bangsa, tepatnya di sebelah barat Stikes Pemkab Jombang yang berjarak sekitar 500 meter dari alun-alun.
"Nanti setiap pedagang kita sediakan lapak 4 X 3 meter. Teknis pembagiannya sesuai dengan kesepakatan dengan paguyuban PKL," jelasnya.
Ulum berharap, para PKL memanfaatkan waktu yang tersisa beberapa hari saja sebelum pergelaran muktamar dimulai untuk merelokasi lapaknya ke Jalan Kusuma Bangsa. Di lokasi yang sifatnya sementara itu, lapak ratusan PKL alun-alun bakal memanjang di sisi kanan dan kiri jalan.
"Semoga cukup menampung para pedagang," ujarnya.
Upaya Pemkab Jombang menyeterilkan alun-alun dari PKL nampaknya disambut baik oleh para pedagang. Mereka tak keberatan harus meninggalkan alun-alun sampai 7 Agustus mendatang. Terlebih para pedagang mengaku diiming-imingi akan diberi bantuan berupa tenda oleh pemerintah apabila muktamar berjalan mulus.
"Kami senang jika bisa membantu muktamar dengan pindah sementara dari alun-alun. Kalau ganti rugi tidak ada, tapi kalau kegiatan muktamar sukses, pedagang dijanjikan akan diberi tenda," ungkap Imam, salah seorang PKL alun-alun Jombang. (bdh/rul)
