Mengintip Kemesraan Ahok dengan TNI/Polri

Jakarta - Hubungan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan TNI Polri sangat harmonis. Ahok menjalin kerjasama erat bahkan ikut meningkatkan kesejahteraan para prajurit TNI-Polri aktif.

Terbaru, Ahok melontarkan gagasan untuk memberi uang saku senilai Rp 250 ribu dan uang makan sebesar Rp 38 ribu untuk TNI Polri. Dana tersebut berasal dari APBD DKI. Uang tersebut diberikan bagi prajurit TNI Polri yang membantu Pemprov DKI Jakarta. Gagasan Ahok disambut baik oleh jajaran TNI Polri.

Ke depan, Ahok menggratiskan personel TNI Polri aktif naik TransJakarta, termasuk naik transportasi umum. Bukan hanya itu, Ahok sempat melontarkan wacana menjadikan TNI Polri tenaga honorer di Pemprov DKI Jakarta. Hal ini agar program Pemprov DKI Jakarta dapat berjalan lebih maksimal.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kemesraan Ahok dan TNI Polri juga tergambar dalam setiap kegiatan pengamanan Ibu Kota salah satunya mengamankan tempat wisata Monas dari PKL dan parkir liar.

Berikut 4 kemesraan Ahok dengan TNI Polri:

1. Uang Saku dan Uang Makan

Foto: Ayunda W Savitri

Ahok berencana memberikan sejumlah uang saku untuk anggota TNI dan Polri. Uang saku itu rancananya diberikan perhari.

"Saya sadar TNI dan Polri sekarang jauh lebih baik tapi belum bisa memenuhi semua kebutuhan keluarga karena itu saya buat Pergub, TNI dan Polri dikasih uang saku Rp 250 ribu dan uang makan Rp 38 ribu. "Saya juga sedang merancang bagaimana peraturannya setiap PAD yang kita pungut bisa tarik 2,5 persen sebagai insentif. Ini juga sedang saya hitung buat TNI dan Polri," tambah Ahok.

Ahok berjanji pihaknya akan senantiasa memperhatikan kesejahteraan bagi warga Ibu Kota beserta TNI dan Polri. Hal ini, menurutnya, perlu untuk membangun kesetaraan dan meningkatkan kesejahteraan hidup semua.

Menurut Ahok, dana tersebut berasal dari APBD DKI. "APBD itu ada pos bantuan sosial. Mereka ngajuin program, kita teliti, harganya berapa kita koreksi. Misalnya mau minta beli motor, kita cek harga motornya berapa. Begitu dapat harga motornya kita tanya kamu mau pengadaan sendiri atau kita ngadain dengan harga yang kita tentuin," ujar Ahok.

"Jadi enggak bisa kita mau kasih duit gelondongan, harus ngajuin mau beli motor berapa, harga berapa terus mereknya apa lalu kita cocokkan di SKPD terkait," lanjutnya.

Ahok mencontohkan, alat-alat penanganan huru-hara untuk pengadaannya dia nanti bisa mengecek ke harga dan sebagainya melalui Satpol PP. Jika anggota TNI Polri dalam pengadaan alat tersebut dengan pembelian sendiri, maka Pemprov bisa memberi jumlah dananya sesuai dengan harga satuan per alat.

2. Gratis Naik TransJ

Foto: Ayunda

Ahok berencana mengratiskan personel TNI Polri aktif naik TransJakarta, termasuk naik transportasi umum.

"Nanti untuk TNI dan Polri aktif tidak perlu bayar naik TransJakarta," kata Ahok di Lapangan Apel Makodam Jaya/Jayakarta, Jl Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur, Senin (27/7/2015). Dalam upacara gabungan ini, bertindak sebagai Komandan Upacara adalah Komandan Batalyon Komando 461 Paskhas Letkol Pas Ahmad SS Qodri dan sebagai inspektur upacara adalah Ahok.

Tak hanya TransJ, Ahok ingin agar anggota TNI-Polri gratis naik transportasi umum di Jakarta. Namun hal itu bisa dilakukan jika semua angkutan umum sudah memakai sistem bayaran per kilometer.

"Kita intinya kalau nanti sistem bus sudah dibayar Rp/km nanti kan kita bayar, kita harap bisa bantu yang lansia, yang pakai KJP, prajurit TNI/Polri sehingga bisa meringankan beban prajurit di lapangan," ucapnya.

3. TNI Polri Jadi Tenaga Honorer

Foto: Ayunda

Ahok berencana pelibatan TNI-Polri sebagai tenaga honorer bukan untuk melecehkan mereka. Ahok justru bermaksud memanfaatkan tenaga TNI-Polri agar program Pemprov DKI Jakarta dapat berjalan lebih maksimal.

"Bukan pelecehan, gini. Toh selama ini kita kalau mengatasi pembongkaran juga menggunakan TNI-Polri kan. Saya bilang kalau PNS nggak bisa ngawasi, kita minta bantuan TNI-Polri untuk ngawasi," terang Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (20/4/2015).

Ahok mencontohkan, jika mengawasi kebersihan di DKI Jakarta dengan mengerahkan personel TNI-Polri akan lebih efektif. Sebab masyarakat lebih segan dengan mereka. "Kita boleh karyakan kok dari TNI-Polri untuk jadi supervisi, jadi orang lebih disiplin kan," ujar Ahok.

Ia menjelaskan bahwa polisi yang berpangkat kombes atau TNI dengan pangkat letkol, jika di bawah kendali operasi (BKO) di lingkungan Pemda, pangkatnya setara golongan 4B. Hal tersebut telah diatur dalam undang-undang. "Ada kan Pergubnya kalau mau memperkerjakan TNI-Polri. Kita kalau melakukan razia dan menertibkan satpol, kan dibelakangnya TNI-Polri kan ada mitra dengan pemda," urainya.

Para personel TNI-Polri yang ia rekrut tersebut nantinya merangkap 2 jabatan. Yaitu sebagai personel dari kesatuan masing-masing, namun juga sebagai pegawai honorer dari Pemprov DKI Jakarta. Ahok mengatakan para tenaga honorer dari TNI-Polri akan dipekerjakan selama 5 hari. Mereka akan digaji Rp 250 ribu per hari, sehingga penghasilan sebulan sekitar Rp 5 juta.

4. Pengamanan dan Pinjami Gedung

Foto: Ayunda

4. Pengamanan dan Pinjami Gedung

Ahok dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian bekerjasama mengamankan Ibu Kota, salah satunya mencari solusi untuk mencegah tawuran.

Keduanya akan duduk bersama. "Ya besok (29/7) saya akan omongkan dengan Polda. Kita kumpulkan semua perwira, omongkan posisinya seperti apa," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (28/7/2015).

Kerjasama juga dijalin antara lain dalam pengamanan Monas dari beberapa masalah, seperti PKL dan parkir liar.

Tidak hanya itu, Ahok juga tidak keberatan meminjamkan gedung miliknya kepada Bareskrim Mabes Polri.

"Sudah (ada gedungnya), pakai gedung bekas PU di Jatibaru," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2015).

Ahok mengungkapkan gedung tersebut bisa digunakan pihak kepolisian dalam waktu dekat. Sebab, gedung itu kini kosong.

"Segera saja mereka masuk. Kosong kok gedungnya," sambungnya.