Bambang Soesatyo: Calon Kepala Daerah Nangis Agung Minta Mahar Rp 5 M

Bambang Soesatyo: Calon Kepala Daerah Nangis Agung Minta Mahar Rp 5 M

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Selasa, 28 Jul 2015 10:05 WIB
Bambang Soesatyo: Calon Kepala Daerah Nangis Agung Minta Mahar Rp 5 M
Foto: Husain Abdullah
Jakarta - Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Bambang Soesatyo mengungkap banyak calon kepala daerah Golkar terancam tak bisa ikut pilkada. Sebab kubu Agung Laksono meminta mahar yang menghambat pendaftaran.

"Hari ini pukul 16.00 WIB terakhir pendaftaran, banyak kepala daerah Partai Golkar yang terancam tidak bisa mendaftar karena rekomendasi dari kubu sana mereka tahan jadi mereka pasang tarif," kata Bambang kepada wartawan, Selasa (28/7/2015).

Nama-nama yang sudah disepakati bersama tetap saja dipersulit. Menurut Bambang, setelah mereka mendapatkan SK dari kubu Ical secara cuma-cuma, mereka harus menangis lantaran diminta mahar dalam jumlah besar saat menghadap kubu Agung.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang sudah sama, kader kita terbaik ini sudah disepakati sesuai aturan main yang ditetapkan oleh Pak JK, dari kami sudah keluar SK keluar gratis mau datang kolektif atau sendiri kita kasih. Tapi begitu mereka mendaftar dari pihak Agung datanglah mereka ke Slipi di sana mereka harus menghadap bendahara umum sebelum mengambil negosiasi. Purbalingga diminta Rp 500 juta tadi pagi nangis-nangis," kata Bambang.

"Ini bukan soal uang tapi cara menodai rekomendasi. Kalau pukul 16.00 WIB mereka kurang dukungan, mereka gugur. Tanpa Golkar nggak bisa nyalon. Makanya saya ingin mendesak KPU untuk melihat fakta realitas ini bagaimana kalau ada pihak yang mempersulit sang calon padahal ada berita acaranya karena adanya permintaan uang ini, ini yang menyedihkan," imbuh Bambang.

Menurut Bambang, Agung telah menodai gagasan JK dengan mencari keuntungan pribadi. "Pak Hidayat (MS Hidayat) bilang di Jambi diminta Rp 5 miliar. Jadi semua daerah ada yang nangis karena terpukul karena sudah begadang berhari-hari mengikuti perdebatan dan tahu nama anaknya masuk tapi ketika dia datang ke DPP diminta uang. Benar tidaknya ini memang harus ditelusuri tapi kalau benar jelas menodai demokrasi," pungkasnya. (van/nrl)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads